ADAKAH.ID, SAMARINDA – Upaya memperkuat kualitas demokrasi di daerah terus didorong melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD). Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, kembali menggelar PDD ketiga dengan mengangkat tema “Literasi Politik untuk Kemajuan Demokrasi Daerah” pada Minggu (12/4/2026).
Kegiatan ini menyoroti pentingnya pemahaman politik yang tidak hanya berhenti pada partisipasi saat pemilu, tetapi juga mencakup kesadaran masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Minimnya literasi politik dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas demokrasi, termasuk maraknya disinformasi dan apatisme publik terhadap proses politik.
Dalam pemaparannya, Afif menekankan bahwa literasi politik adalah fondasi utama agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan. Ia juga menyoroti perlunya ruang edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara secara utuh.
Selain itu, kegiatan ini juga membahas peran generasi muda dalam mendorong demokrasi yang lebih sehat. Partisipasi aktif anak muda dianggap krusial, mengingat mereka merupakan kelompok pemilih yang signifikan dan memiliki potensi besar dalam membentuk arah kebijakan ke depan.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta, mulai dari isu netralitas, transparansi kebijakan, hingga peran media dalam membentuk opini publik. Hal ini menunjukkan adanya ketertarikan masyarakat untuk lebih memahami dinamika politik secara mendalam.
“Literasi politik bukan hanya soal tahu memilih, tapi bagaimana masyarakat bisa berpikir kritis, memahami kebijakan, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan agar demokrasi kita semakin matang,” ujar Afif di akhir kegiatan.
Turut menjadi narasumber PDD, Muhammad Sultan menekankan bahwa literasi politik juga berkaitan erat dengan kualitas pengambilan keputusan masyarakat, terutama dalam memilih pemimpin yang berdampak pada kebijakan publik, termasuk sektor kesehatan. Sementara itu, Jerin menilai penguatan literasi politik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam proses demokrasi. (*)