ADAKAH.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerataan pelayanan dasar menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam periode 2025–2029. Di tengah upaya memaksimalkan akses kesehatan bagi seluruh warga hingga ke pelosok desa, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar menegaskan komitmennya melalui dua program prioritas yang kini menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan daerah.
Dua program tersebut adalah Program Makanan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia serta Program Etam Sejahtera, yang secara khusus mendukung pelaksanaan misi pertama dalam RPJMD 2025–2029 di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin.
Plt Kepala Dinkes Kukar, Kusnandar, menjelaskan bahwa pihaknya memegang peran langsung dalam misi pembangunan pertama, yakni peningkatan pemenuhan pelayanan dasar.
“Untuk misi pertama, Dinas Kesehatan menjalankan dua program utama, yaitu makanan bergizi gratis bagi balita dan lansia, serta program Etam Sejahtera. Keduanya menjadi fokus dedikasi kami dalam mendukung visi Bupati Kukar,” jelasnya.
Dalam program makanan bergizi gratis, Dinkes Kukar memiliki dua peran penting: pendampingan kader posyandu dan pengawasan keamanan serta gizi makanan.
Kusnandar menilai posyandu merupakan titik pelayanan paling dekat dengan masyarakat sehingga harus diperkuat.
“Kami melakukan pendampingan di posyandu, karena di sana ada kader kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan dasar. Maka peningkatan kapasitas mereka sangat penting,” ujarnya.
Program ini melibatkan banyak sektor. Dinkes berperan dalam pengawasan gizi dan memegang data sasaran balita, namun implementasinya dilakukan lintas instansi dan wilayah.
Pada Program Etam Sejahtera, pemerintah menegaskan bahwa layanan berobat gratis menggunakan NIK tetap mengikuti sistem kepesertaan BPJS Kesehatan.
Kusnandar mengingatkan agar masyarakat memastikan NIK mereka aktif dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Masyarakat perlu memahami bahwa berobat cukup dengan NIK bukan berarti langsung bisa berobat tanpa mekanisme. Pastikan NIK terdaftar dan aktif di BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Dinkes Kukar juga menyiapkan anggaran bantuan iuran BPJS bagi warga prasejahtera, sementara verifikasi dilakukan Dinsos dan Disdukcapil. Kusnandar menegaskan komitmen sebagai syarat utama seorang kader.
“Yang penting mau dulu. Soal pendidikan, kalau ada yang lulusan kesehatan masyarakat itu bagus, tapi yang utama adalah kemauan dan komitmen,” jelasnya.
Ia mencontohkan Kecamatan Loa Janan sebagai wilayah dengan capaian terbaik dalam pembinaan kader dan penanganan stunting.
Dengan dua program unggulan ini, Dinkes Kukar memastikan peningkatan gizi masyarakat, perbaikan layanan dasar, dan pemerataan akses kesehatan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. (Adv)