Afif Rayhan Dorong Kebijakan Lingkungan Berkeadilan di Kaltim

Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Anggota DPRD Kalimantan Timur saat melaksanakan PDD.
Caption: Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Anggota DPRD Kalimantan Timur saat melaksanakan PDD.(Adakah.id)

ADAKAH.ID, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menekankan pentingnya pembangunan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan. Menurutnya, isu lingkungan tidak bisa lagi dipandang sebatas urusan teknis, melainkan bagian dari keadilan sosial antar-generasi.

“Pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya soal bagaimana kita menggunakan sumber daya alam hari ini, tapi juga bagaimana memastikan generasi mendatang tidak menanggung beban akibat keputusan kita sekarang,” ujar Afif dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) bertema Kebijakan Lingkungan Berorientasi Kesinambungan dan Keadilan, pada (24/8/2025).

Afif menjelaskan, dalam kerangka hukum nasional, kebijakan lingkungan telah diatur melalui berbagai regulasi, mulai dari UU Cipta Kerja, UU Penataan Ruang, hingga PP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, implementasi di daerah, termasuk Kaltim, masih menghadapi tantangan serius. “Kaltim adalah daerah kaya sumber daya, tetapi kalau pengelolaannya tidak hati-hati, kita bisa kehilangan lebih banyak daripada yang kita dapatkan,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, partisipasi publik harus sejajar, tidak hanya formalitas. “Masyarakat yang terdampak langsung, terutama di wilayah pedesaan dan sekitar tambang atau hutan, harus punya ruang bicara yang setara. Kalau tidak, yang terjadi adalah ketidakadilan lingkungan,” tegasnya.

Afif juga menekankan prinsip keadilan lingkungan: distribusi sumber daya yang merata, efisiensi pemanfaatan, serta perlakuan adil antarwilayah dan antar-generasi. “Keadilan lingkungan adalah prasyarat untuk kesejahteraan. Kalau kita hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, yang rugi tetap rakyat Kaltim,” katanya.

Ia berharap Pemprov Kaltim bisa lebih serius merumuskan kebijakan tata ruang, konservasi, dan perlindungan ekosistem dengan pendekatan holistik—mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis. “Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ekonomi tanpa ekologi akan runtuh, dan ekologi tanpa keadilan sosial juga tidak akan bertahan,” pungkas Afif.

MASUKAN KATA KUNCI
Search

BERITA

MODE

ADA+