ADAKAH.ID, SAMARINDA — Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baba, memberikan peringatan serius menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025. Ia menyoroti potensi munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap sekolah-sekolah unggulan.
Baba menjelaskan bahwa stigma sekolah unggulan kerap membuat orang tua berlomba-lomba agar anak diterima, bahkan dengan cara tidak jujur seperti memalsukan data kependudukan.
“Banyak orang tua berlomba-lomba mendapatkan tempat di sekolah favorit. Situasi ini membuka peluang terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai aturan,” ujar Baba, Senin (28/7/2025).
Persaingan ketat dalam PPDB, menurut Baba, menimbulkan celah manipulasi pada jalur afirmasi, prestasi non-akademik, hingga campur tangan pihak luar. Ia menekankan bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan integritas harus menjadi pijakan utama dalam mekanisme penerimaan siswa baru. “Jangan sampai siswa yang berhak justru kehilangan kesempatan karena adanya praktik KKN,” tambahnya.
Politisi senior ini juga mengimbau Pemprov Kaltim serta sekolah terkait untuk memperketat pengawasan, khususnya pada jalur afirmasi dan prestasi yang rawan disalahgunakan.
“Jika tidak diawasi dengan ketat, kuota afirmasi bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, sehingga merugikan tujuan pemerataan pendidikan,” tegas Baba.
Sebagai langkah lanjut, Komisi IV DPRD Kaltim akan mengevaluasi pelaksanaan PPDB tahun ini, mencakup regulasi, pelaksanaan teknis, dan titik-titik rawan penyimpangan. “Kami akan menelaah apakah aturan yang ada sudah memadai dan adil. Jika belum, kami siap mendorong adanya perbaikan,” jelasnya.
Baba menegaskan pentingnya menjaga integritas di sektor pendidikan agar generasi penerus Kaltim tidak terdampak praktik KKN. “Korupsi dalam pendidikan adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak kita. Ini harus kita cegah bersama,” pungkasnya.
(adv/dprdkaltim/o)