ADAKAH.ID, SAMARINDA – Pemerintah mendorong digitalisasi dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya bagi masyarakat nelayan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif mengatakan ihwal ini guna menangkal kecurangan.
“Langkah ini dapat mencegah terjadinya kebocoran BBM bersubsidi kepada yang tak berhak,” kata Latif dalam keterangan resminya, dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (15/10/2024).
“Edukasi dan sosialisasi akan terus pemerintah gencarkan agar para nelayan terbiasa,” lanjutnya.
Meski para nalayan belum tanggap dengan digitalisasi, Latif menerangkan di masa depan nelayan dapat menggunakan sistem QR Code untuk mengakses BBM bersubsidi.
“Ini bentuk komitmen dan dukungan dari pemerintah dalam urusan penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan,” tegas Latif.
“Untuk memaksimalkan kami bangun stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN),” sambungnya.
Sekadar informasi, dari data PT Pertamina Patra Niaga, pada tahun 2023 jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) yang telah beroperasi sebanyak 404 tersebar di seluruh Indonesia. (HI)