ADAKAH.ID, SAMARINDA – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltim, Fahmi Prima Laksana menyebut realisasi investasi diatas yang ditargetkan investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sebagaimana diketahui, target investasi PMDN maupun PMA di Kaltim tidak ditetapkan Pemerintah Provinsi Kaltim atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Fahmi menjelaskan, periode tahun 2020-2023 realisasi investasi di Kaltim selalu diatas target yang ditetapkan BKPM. Dalam 4 tahun itu, BKPM menargetkan investasi ke Kaltim 172,37 triliun. Realisasinya Rp202,2 triliun atau lebih besar Rp29,83 triliun atau 17,30% diatas target.
Khusus tahun tahun 2024, target investasi di Kaltim ditetapkan BKPM sebesar Rp76,02 triliun. Realisasi sampai September 2024, atau sampai Triwulan III-2024 sudah Rp55,82 triliun, atau 73,42% dari target.
“Saya kira pada akhir Triwulan IV-2024 target Rp76,02 triliun tercapai, tinggal Rp20,2 triliun,”kata Fahmi Prima Laksana dalam Konferensi Pers bersama Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Fitnawati, Jum’at (18/10/2024) yang diinisiasi Diskominfo Kaltim.
Fahmi juga menyampaikan keyakinannya, investasi yang masuk ke Kaltim akan terus meningkat setipa tahunnya meski, meski investor yang ke Kaltim menemukan banyak kendala di lapangan, karena masih terbatasnya infrastruktur pendukung.
Pindahnya ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Sepaku, Penajam Paser Utara dan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara akan mendorong inestasi ke Kaltim lebih besar lagi dari tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.
Disebutkan Fahmi, hampir setiap bulan ada 2-3 calon investor nasional maupun asing datang ke DPMPTSP minta didampingi ke lapangan meninjau lokasi dan potensi suatu kawasan di Kaltim, termasuk harus didampingi hingga ke KEK Maloy.
“Khusus untuk Maloy, saya dapat informasi, izin pengorasian pelabuhannya sudah diterbitkan Kementerian Perhubungan. Beberapa investor juga telah menyampaikan minatnya berusaha di Maloy,”ungkapnya.
Tentang lebih tingginya investasi dalam negeri (PMDN) dibandingkan PMA di Kaltim, Fahmi menyebut itu mungkin karena faktor kedekatan investor itu sendiri, artinya investor lokal sudah mengenal dengan baik berbagai aspek yang harus dipertimbangkan kalau membuka usaha di Kaltim.
“Pengusaha nasional tentu lebih paham karakter dan potensi Kaltim, sedangkan pengusaha asing belum begitu mengenal Kaltim,” jelas mantan Kepala BPKAD Kaltim ini.
Menurut Fahmi, masalah utama meningkatkan kinerja investasi di Kaltim ada enam, yaitu; promosi investasi yang belum komprehensif; kurangnya aksesibilitas dan ketersediaan
infrastruktur penunjang investasi; rendahnya daya saing sektor unggulan; rendahnya koordinasi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota; kurangnya pendampingan kepada pelaku usaha; dan keterlambatan proses perizinan. (*)
