ADAKAH.ID, SAMARINDA – Ratusan driver ojek online (ojol) dan kurir dari berbagai platform seperti tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (20/5). Berbagai aplikasi mulai dari Gojek, Grab, Maxim, dan Shopee turun ke jalan.
Aksi ini menuntut kenaikan tarif dasar layanan transportasi, regulasi yang jelas, serta perlindungan hukum bagi pekerja transportasi online.
Para pengemudi menyuarakan lima tuntutan utama :
1. Kenaikan tarif dasar layanan pengantaran penumpang.
2. Penetapan tarif layanan pengantaran makanan dan barang.
3. Regulasi tarif dasar untuk layanan taksi online.
4. Pengesahan Undang-Undang khusus transportasi online.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang diinisiasi Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI), untuk mendesak perbaikan regulasi dan kesejahteraan pekerja sektor transportasi online.
Ivan Jaya, perwakilan AMKB menyatakan program promosi seperti slot operasional, double order, dan akses hemat yang dijalankan aplikator justru memangkas pendapatan mitra driver.
“Selama ini, kami kesulitan mendapatkan penghasilan layak karena kebijakan aplikator lebih mengutamakan keuntungan perusahaan daripada kesejahteraan mitra,” ujarnya.
AMKB juga mendesak Gubernur Kaltim untuk segera menyampaikan kajian dan aspirasi mereka ke Kementerian Perhubungan.
Mereka menegaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti tuntutan ini berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12/2019, dan No. 118/2018 tentang Penyelenggaraan Transportasi Online.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat keamanan. Massa membawa spanduk bertuliskan tuntutan seperti “Hentikan Eksploitasi Driver Online Kaltim”.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelindung bagi pekerja yang menopang transportasi perkotaan,” tegas Ivan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menyambut aspirasi ini dan berjanji menindaklanjuti.
“Ojol adalah tulang punggung ekonomi Kaltim, khususnya bagi UMKM. Kami akan audiensi dan meneruskan tuntutan ini ke pemerintah pusat sesuai kewenangan,” ujarnya.
Tuntutan AMKB diharapkan menjadi landasan perubahan menuju ekosistem transportasi online yang lebih adil dan berkelanjutan.(Do)