Lompat ke konten utama

Polemik Calistung di Samarinda, DPRD Sebut Orang Tua dan Guru Kerap Kebingungan

Caption: Wakil ketua komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti(Adakah.id)

SAMARINDA.ID, SAMARINDA – Keresahan orang tua saat mendampingi anak memasuki jenjang sekolah dasar kembali mencuat di tengah polemik larangan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) di tingkat taman kanak-kanak (TK).

Di satu sisi anak tidak dituntut menguasai kemampuan dasar tersebut saat pendidikan usia dini, namun di sisi lain sebagian materi pembelajaran kelas awal sekolah dasar dinilai masih menuntut kesiapan literasi sejak awal.

Menanggapi hal tersebut, wakil ketua komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengungkapkan kebijakan yang tidak mewajibkan kemampuan calistung sebelum masuk sekolah dasar pada dasarnya bertujuan melindungi perkembangan anak.

Menurutnya, implementasi di lapangan masih menyisakan persoalan karena kurikulum kelas awal SD belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi kesiapan siswa yang beragam.

“Di tingkat TK anak tidak ditekankan untuk menguasai calistung, tetapi ketika masuk SD mereka langsung dihadapkan pada materi yang membutuhkan kemampuan membaca. Situasi ini sering membuat anak, orang tua, hingga guru mengalami kebingungan,” ungkap Puji sapaan karibnya. Senin (25/5/2026).

Lebih lanjut, Puji menjelaskan kondisi tersebut terlihat dari pola pembelajaran kelas 1 SD yang banyak menggunakan pendekatan berbasis cerita dan pemahaman teks, sementara tidak semua anak memiliki kesiapan membaca yang sama.

Dirinya menilai situasi ini juga menjadi tantangan bagi guru karena harus menangani banyak siswa dengan tingkat kemampuan berbeda dalam satu ruang kelas.

“Kalau kemampuan dasar membaca belum merata, tentu proses belajar menjadi lebih menantang. Akhirnya banyak orang tua merasa perlu mencari tambahan pembelajaran di luar sekolah agar anak bisa mengikuti ritme pelajaran,” jelas Puji.

Untuk itu, politisi dari partai Demokrat tersebut meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh agar sistem pendidikan lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa, sekaligus mempertimbangkan asesmen kesiapan anak yang lebih fleksibel.

“Setiap anak berkembang dengan ritme berbeda. Karena itu, sistem pendidikan perlu memberi ruang penilaian yang lebih objektif agar anak siap belajar tanpa membebani guru maupun orang tua,” tutup Puji. (ADV)

MASUKAN KATA KUNCI
Search

BERITA

MODE

ADA+