ADAKAH.ID, SAMARINDA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, menyoroti mandeknya pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kaltim yang digagas pemerintah pusat. Ia menilai akar persoalan terletak pada lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan legislatif.
Hingga awal Juni 2025, belum ada pembahasan resmi yang melibatkan DPRD Kaltim terkait arah kebijakan maupun teknis program, meski edaran dari Kementerian Dalam Negeri telah diterbitkan. Pemerintah provinsi menyatakan siap menjalankan program, tetapi selama ini berjalan sendiri tanpa sinkronisasi.
“Harusnya sejak awal dibahas bersama, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas,” ujar Demmu, Jumat (9/5/2025).
Politisi PAN itu menegaskan, keterlibatan legislatif bukan sekadar kewenangan, tetapi juga memastikan kejelasan dan legitimasi kebijakan, khususnya jika program dirumuskan dalam bentuk regulasi seperti Pergub atau Perda. Ia mengingatkan kesalahan lama seperti Pergub Nomor 49 Tahun 2020 yang disusun tanpa komunikasi dengan DPRD.
Demmu menyesalkan belum adanya pengiriman dokumen resmi dari Pemprov Kaltim terkait edaran Sekolah Rakyat. Ia mendorong proses formal segera dilakukan jika dibutuhkan dukungan berupa Perda.
“Kirim saja surat resmi ke DPRD, mari kita bahas bersama. Jangan saling jalan sendiri-sendiri. Koordinasi yang minim selalu jadi persoalan utama,” tambah legislator asal Kukar itu.
Ia menegaskan bahwa DPRD bukan penghambat kebijakan. Sebagai mitra sejajar pemerintah daerah, DPRD ingin memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat dan memiliki pijakan hukum yang kuat.
“Jangan jadikan DPRD penonton. Kami ada untuk mengawal, mengontrol, dan mendukung kebijakan yang benar. Ajak kami bicara sejak awal,” pungkasnya.
(adv/dprdkaltim/o)