ADAKAH.ID, SAMARINDA – Tidak lama lagi Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik menyelesaikan masa tugasnya di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltim tiga bulan kedepan.
Disisa waktu yang singkat ini, Akmal berpesan kepada satuan Organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja dengan maksimal. Sebab gubernur Kaltim dilantik paling lambat bulan Februari 2025 akan dilantik pemerintahan Prabowo – Gibran.
“Saya harap pejabat setara kadis responnya cepat. Walaupun saya nilai sudah bagus,” kata Akmal Malik memberikan motivasi kepada jajarannya Jum’at 29 November 2024.
Komunikasi dalam suasana yang hangat diantara para pejabat dinas sembari makan siang dan secangkir teh hangat.
Diskusi mengalir terkait masalah kurangnya infrastruktur jalan nasional di Kaltim yang belum MANTAP!.
“Memang agak sulit karena memang jalan kita dilewati kendaraan berat seperti tambang. Itulah kenapa kita juga penting menyamakan persepsi dengan pemerintah pusat kalau seperti ini kondisinya,” ucapnya menerangkan kepada puluhan awak media baik cetak maupun elektronik.
Sorotan pusat kepada Kaltim terkait industri ekstraktif Batu Bara cukup besar setelah kejadian tragis di Kabupaten Paser, Kecamatan Muara Komam, Desa Muara Langon, Dusun Muara Kate tanggal (15/11/2024).
Pos jaga Stop Hauling Batu Bara diserbu orang tidak dikenal (otk) pukul 05.00 pagi mengakibatkan Rusel (60) meninggal dunia karena luka benda tajam di bagian leher, sedangkan Anson mengalami luka yang sangat parah.
“Kami sudah menurunkan penyidik dari Satpol PP. Memang wewenangnya tidak sama dengan Polisi,” ungkapnya.
Ia pun mengucapkan rasa bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Sehingga kasus pelanggaran hukum ini dapat segera diselesaikan dan tercipta kedamaian seperti sedia kala.
“Produksi ini berizin, lintas Jalur jadi nanti pusat itu masuk,” bebernya.
Maka dari itulah ia mengajak semua pihak memiliki pemikiran untuk melakukan perubahan lewat transisi ekonomi. Ia menyadari jalan tengah ini tidak menggangu produksi makro dan memberikan banyak manfaat untuk usaha mikro. Ia mencontohkan ekonomi yang melibatkan banyak masyarakat berbasis ekonomi hijau dan biru. Namun lebih dulu pembangunan infrastruktur sudah lebih dulu disiapkan.
“Tapi harus kita pastikan jalan antar kabupaten aksesnya bagus. Kalau sekarang coba aja sekarang ke Kutim, serasa jauh karena jalannya bergelombang. Jadi orang lebih memilih naik pesawat aja cepat,” terangnya.
Oleh karena itu dalam waktu dekat dirinya berkonsultasi dengan kementerian perhubungan untuk menambah diameter landasan pacu apron pesawat beberapa meter, agar pesawat Boeing 737 tahun depan.
Ini sejalan dengan kebijakan Presiden RI ke 8, Prabowo Subianto yang menurunkan harga tiket masa liburan sebesar 10 persen sampai 30 Desember 2024.
“Saya rasa ini bisa ikut memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lewat wisata pesisir atau wisata di sekitar lubang tambang misalnya. Kita mesti kreatif dan inovatif,” jelasnya. (J)
