ADAKAH.ID, KUTAI KARTANEGARA — Menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menetapkan anggaran sebesar Rp62,4 miliar demi kelancaran proses demokrasi di daerah. Dana tersebut akan difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan, pengawasan, dan pengamanan selama tahapan PSU berlangsung.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang digelar di Kantor Bupati Kukar pada Rabu lalu, menandai dimulainya kesiapan anggaran ini. Bupati Kukar Edi Damansyah menandatangani dokumen bersama jajaran KPU Kukar, Bawaslu, Polres Kukar dan Bontang, serta Kodim 0906/KKR dan 0908/Bontang.
“Alokasi dana ini bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin pemilu yang transparan dan aman,” ujar Edi, pada Rabu (19/3/2025). Anggaran tersebut berasal dari APBD Kukar melalui efisiensi berbagai program nonprioritas.
Dana ini mencakup operasional KPU dan Bawaslu, distribusi logistik, hingga pengamanan yang melibatkan TNI-Polri. Edi mengajak masyarakat Kukar menjaga situasi tetap kondusif menjelang PSU yang akan digelar pada 19 April 2025.
Kapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra memastikan kesiapan penuh untuk pengamanan. “Kami siap mengamankan seluruh proses PSU. Patroli dan koordinasi akan kami tingkatkan,” katanya.
Dukungan serupa datang dari Dandim 0906/KKR Letkol Czi Damai Adi, yang menegaskan kesiapan TNI menjaga stabilitas daerah selama proses berlangsung.
Ketua KPU Kukar Rudi Gunawan menyatakan bahwa seluruh tahapan dan logistik PSU telah disiapkan. “Kami pastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan dengan koordinasi lintas instansi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo mengimbau partisipasi publik dalam pengawasan. “Kami juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat,” pungkasnya.
(adv/diskominfokukar/o)