ADAKAH.ID, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo – Gibran baru saja dilantik 20 Oktober 2024 lalu ini menunjukkan wajah aslinya.
Disebut-sebut rezim Prabowo – Gibran hanya berpihak kepada oligarki dan elite ekonomi dengan mengorbankan rakyat kecil.
Belum genap 100 hari berkuasa, Presiden Prabowo telah menorehkan luka yang dalam bagi jutaan rakyat dengan kebijakan yang sangat tidak berpihak pada kepentingan kelas pekerja dan masyarakat miskin.
Salah satu wacana yang paling mencolok adalah rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini bukan hanya merupakan bentuk penghisapan baru terhadap rakyat, tetapi juga pengkhianatan terhadap janji-janji keadilan ekonomi yang sering didengungkan Prabowo.
Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) secara tegas menolak rencana kenaikan PPN ini. PPN, yang secara esensial adalah pajak atas konsumsi, akan menghantam keras rakyat miskin yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan dasar.
Disaat yang sama, kelas kaya dan korporasi besar menikmati kelonggaran pajak, insentif, dan berbagai fasilitas yang diberikan negara. Kenaikan PPN ini hanyalah bentuk lain dari penghancuran daya beli rakyat kecil, sementara segelintir elite terus mengeruk keuntungan dari keringat dan penderitaan rakyat miskin dan kelas pekerja.
“Rezim Prabowo seakan menabuh genderang perang terhadap rakyat kecil dengan kebijakan ini (PPN 12%). Di tengah ketimpangan yang semakin melebar, pemerintah justru menambah beban bagi mereka yang paling rentan. Kenaikan PPN ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga merupakan simbol dari sebuah negara yang bekerja untuk oligarki, bukan untuk rakyat,” kata Ketua Umum Eksekutif Nasional (EN) LMID, Tegar Afriansyah, Rabu (25/12/2024).
Lanjut Tegar sapaannya, Prabowo selama kampanye berkali-kali menjanjikan keadilan ekonomi, kini menunjukkan watak dirinya sebagai perpanjangan tangan dari kekuatan kapitalis yang terus merampas hak-hak dasar rakyat. Rakyat yang bekerja keras setiap hari kini harus menanggung beban lebih berat untuk menopang negara yang defisit karena salah urus dan kebijakan yang korup.
“Apakah Prabowo berani memajaki konglomerat yang selama ini hidup mewah dari hasil eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja murah? Tentu tidak. Sebaliknya, ia memilih jalan termudah, yaitu menekan rakyat kecil untuk mengisi pundi-pundi negara, sambil terus melindungi elite penghisap,” imbuhnya.
LMID menegaskan, kenaikan PPN ini adalah bentuk ketidakadilan fiskal paling nyata, di mana negara secara terang-terangan menyerang kantong rakyat yang setiap harinya berjuang hanya untuk bertahan hidup. Pajak regresif seperti PPN yang memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, hanya akan memperparah krisis ekonomi yang dihadapi Oligarki yang sudah terhimpit. Sementara itu, orang-orang kaya dan pengusaha besar terus dilindungi, dengan pajak yang tidak proporsional dan insentif yang hanya memperkaya segelintir orang di puncak piramida ekonomi.
“Pemerintahan Prabowo dengan kebijakan ini menunjukkan bahwa ia lebih tertarik melayani kepentingan kaum kapitalis daripada memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ini bukan hanya soal kenaikan pajak, ini adalah serangan langsung terhadap kelas pekerja dan masyarakat miskin. Prabowo secara jelas menempatkan dirinya sebagai musuh rakyat dengan meloloskan kebijakan yang merampok dari yang miskin untuk diberikan kepada yang kaya,” beber Tegar.
Kebijakan ini semakin menegaskan, pemerintahan Prabowo bukanlah pemerintahan rakyat, tetapi pemerintahan yang tunduk pada kepentingan oligarki dan korporasi besar.
LMID menyerukan hanya ada satu cara untuk menghentikan penghisapan ini, yakni pajak lah orang kaya. Pajak kekayaan yang progresif, bukan pajak konsumsi yang merampas pendapatan rakyat kecil. Jika negara ini benar-benar ingin adil, pajak mereka yang selama ini menikmati keuntungan dari eksploitasi terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia.
“Prabowo telah memilih jalannya, jalur pengkhianatan terhadap rakyat yang telah memilihnya. Kenaikan PPN adalah wujud konkret dari sebuah negara yang lebih peduli pada uang daripada keadilan. Rezim ini harus dihentikan sebelum lebih banyak lagi rakyat yang menjadi korban dari kebijakan kapitalistik yang merusak ini,” jelasnya.
LMID menegaskan akan terus melawan setiap kebijakan yang merugikan rakyat kecil dan akan berjuang untuk memastikan suara rakyat tidak dibungkam rezim yang semakin otoriter dan pro-kapitalis. Jika pemerintah tidak segera menghentikan kebijakan ini, maka gelombang perlawanan akan semakin besar, dengan satu tuntutan yang jelas, yakni hentikan penghisapan terhadap rakyat, dan tegakkan keadilan sosial bagi semua.
Dalam waktu dekat, LMID akan merespons wacana kenaikan PPN ini dengan menggalang kekuatan gerakan mahasiswa dan masyarakat miskin untuk membangun perlawanan besar terhadap kebijakan yang akan berlaku pada 2025. Gerakan ini lahir dari keresahan yang dirasakan rakyat kecil dan tidak akan terpengaruh denga kepentingan politik para elite yang saling menyalahkan.
“Konsolidasi ini akan segera dilakukan, dan bukan demi kepentingan elite yang terlibat dalam perseteruan yang tak rasional. Ini adalah perang kelas yang hasilnya akan dinikmati seluruh rakyat, bukan sekadar adu argumen antara elite yang setuju dan yang menolak,” timpal Tegar mengakhiri. (*)