ADAKAH.ID, SAMARINDA – Penjabat Gubernur (Pj) Kalimantan Timur, Akmal Malik, menaruh harapan besar pada peningkatan peringkat keterbukaan informasi publik provinsinya di tahun 2024. Keyakinan ini bukan tanpa dasar. Kalimantan Timur tercatat mempertahankan status “Informatif” — kualifikasi tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik — selama empat tahun berturut-turut sejak 2020, dengan skor di atas 90 poin.
Optimisme Akmal ini disampaikan dalam sesi Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2024 oleh Komisi Informasi (KI) Pusat yang digelar di Jakarta pada 14 November 2024. Berdasarkan catatan tahun sebelumnya, Kalimantan Timur menduduki peringkat kedelapan dengan skor 93,94.
“Tahun ini, kami optimis masuk tiga besar jika memungkinkan,” ucap Akmal, pada Jumat (15/11/2024).
Dalam beberapa tahun terakhir, Kalimantan Timur gencar merilis berbagai inovasi yang bertujuan mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Salah satu program unggulan adalah PPID Teman Disabilitas (PINTAS), yang dirancang khusus untuk inklusi informasi, termasuk layanan video voice-over untuk tunanetra dan bahasa isyarat bagi tunarungu.
“Setiap warga Kaltim, baik yang berkemampuan atau difabel, mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses informasi publik,” jelas Akmal.
Upaya lainnya yang turut menjadi sorotan adalah PPID dan LAPOR Masuk Desa, inovasi yang digadang sebagai yang pertama di Indonesia. Desa Bhuana Jaya di Kutai Kartanegara menjadi bukti keberhasilan program ini dengan meraih penghargaan dalam Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa.
Kalimantan Timur juga aktif dalam sosialisasi keterbukaan informasi di kalangan mahasiswa sejak 2021, bekerja sama dengan Komisi Informasi Kaltim. Sosialisasi dilakukan melalui platform digital seperti podcast Ngopi Sore dari Diskominfo Kaltim dan Sentra Analitik Data (Senada), yang menampilkan data geospasial untuk memudahkan akses publik.
Pemprov juga mengintegrasikan inovasi dalam sektor layanan kesehatan melalui Sistem Informasi Dokumen Rekam Medis Elektronik Terintegrasi (Si Dokter). Di bidang perpajakan, warga dapat mengakses Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (Simpator). Pemprov bahkan bekerja sama dengan IPB dalam pengembangan Data Desa Presisi untuk memetakan data desa secara rinci terkait infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. (HI)