ADAKAH.ID, SAMARINDA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Samarinda bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk Kolaborasi Lawan Korupsi: Jaga Sumber Daya Alam (SDA) Kawal Demokrasi Tanpa Korupsi.
Sebagai narasumber dalam kegiatan ini menghadirkan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) Hari Darmanto, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Mareta Sari, dan Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman Solihin Bone.
Kegiatan ini berlangsung di Warkop Bagio’s, Samarinda, pada Kamis siang, (15/6/2023).
Ketua AJI Kota Samarinda, Noffiyatul Cholimah mengatakan, Kaltim merupakan daerah teratas rawan Pemilu, publikasi dari Bawaslu ini akan mempengaruhi kerja jurnalistik di Kaltim, khususnya Samarinda sebagai ibu kota provinsi.
“Kita menyadari bahwa Kaltim kaya akan sumber daya alam, dan ini bisa jadi salah satu potensi sektor yang akan dieksplorasi habis-habisan untuk biaya politik jelang Pemilu,” kata Nofi sapaannya.
Atas dasar itu, Nofi menilai perlu forum diskusi untuk membahas pengerukan SDA dan Pemilu. Kerja jurnalistik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki tugas untuk mengawasi proses pemilu tersebut. Apalagi, iklim politik kian memanas.
“Ini merupakan salah satu langkah AJI Samarinda merawat demokrasi,” imbunya.
Sementara itu, Divisi Kampanye Publik ICW, Tibiko Zabar atau yang kerap disapa Biko menjelaskan, kegiatan merupakan upaya untuk menunjukan, masyarakat sipil terlibat dalam mengawal pemilu 2024. Ia menilai potensi kontestasi politik berpengaruh di daerah, tak terkecuali Kaltim.
“Dan Kaltim ini adalah provinsi yang punya potensi sumber daya alam besar,” katanya.
Lanjutnya, diskusi ini juga untuk memastikan, dan mengajak masyarakat mengawal kontestasi elektoral.
“Termasuk juga menjaga bagaimana sumber daya alam kita agar tidak dicuri,” ujar Biko.
Sementara Mareta Sari sebagai Dinamisator Jatam Kaltim menilai, ini sebagai momentum yang tepat, untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu yang semakin dekat. Dan demokrasi kita masih didalam oligarki yang menguasai SDA.
“Konteks Kaltim sangat dekat sebagai daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam, kita kan tau pemilik usaha pertambangan Kaltim rata-rata bukan orang Kaltim yang punya. Kalaupun ada hanya sebagian kecil,” terang Mareta.
Untuk mengukur berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di provinsi ini, lanjut Mareta. Dapat dilihat dari bagaimana partai politik yang masih dikuasai para penguasa dengan basis SDA tersebut. Kondisi ini disinyalir hanya digunakan untuk memperkuat segelintir kelompok.
“Itu dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan masyarakat,” tegas Mareta Sari.
Sedangkan Sekretaris Saksi Kaltim, Solihin Bone menilai, potensi SDA tidak diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam yang melimpah itu hanya digunakan sebagai ‘alat’ penguat internal kekuasaan partainya.
“Tentu ada beberapa catatan, tapi harapan saya, sumber daya alam yang melimpah itu untuk kemaslahatan, tidak untuk segelintir orang dan kelompok,” ucapnya.
Atas rentetan persoalan yang ada, Solihin menilai tanggung jawab pengawasan milik penyelenggara, dan masyarakat. Sebab pemilu perlu dikawal agar mengarah ke persoalan substansional.
“Semoga semakin baik, tidak hanya dilakukan secara prosedural tapi secara substansi agar ke depan politik elektoral berdampak untuk rakyat,” harap Solihin.
Forum diskusi publik ini disambut baik Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto, ia mengatakan pihaknya memiliki kepentingan kepada masyarakat sipil. Penegakan hukum, disebut bukan peran pihaknya saja melainkan, ada kontribusi dari masyarakat.
Dalam sebulan belakangan, pihaknya juga banyak melakukan kegiatan serupa dengan berbagai kelompok masyarakat, mulai mahasiswa, hingga kini dengan jurnalis. Ia menyebut langkah ini sebagai upaya agar proses pemilu lebih baik.
“Kami harap dari forum-forum diskusi ini bisa bersama menggiring pemilu menjadi politik yang didalamnya terdapat transaksi pikiran, karena kecerdasan pemilih itu mempengarui kualitas pemilu,” terangnya
Pihaknya khawatir mengenai beberapa persoalan, salah satu yang berulang kali terjadi adalah money politik, hingga politik identitas. Soal pendanaan politik yang bersumber dari industri SDA, hal ini bisa dilakukan masyarakat untuk melihat rekam jejak.
“Boleh jadi suatu saat, misalnya masyarakat membangun narasi politik soal ancaman sumber daya alam, untuk memantik kesadaran peserta pemilu, dan memikirkan juga isu-isu lingkungan,”tandasnya. (*)