ADAKAH.ID, SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Helmi Abdullah menekankan pentingnya pembahasan efisiensi anggaran secara bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Pemkot sebagai tindak lanjut dari pernyataan Wali Kota dalam Rapat Paripurna sebelumnya yang menyebutkan, adanya potensi efisiensi anggaran sebesar kurang lebih Rp 75 miliar.
“Karena ini menyangkut pembahasan anggaran, pertama DPRD meminta pembahasan itu dilakukan bersama-sama, dengan leading sektornya adalah Komisi II. Yang kedua, karena yang tahu data adalah pihak pemerintah, kita ingin melihat bagaimana pola dan sistem efisiensi yang diterapkan, mengingat ada 30 OPD termasuk DPRD Kota Samarinda,” ujar Helmi pada Rabu (13/3/2025).
Ia juga menegaskan, hingga saat ini belum ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkena pemotongan anggaran. Menurutnya, diskusi lebih lanjut akan dilakukan antara Komisi II DPRD Samarinda dengan pihak Pemkot.
“Belum ada OPD yang dipotong. Mungkin malam ini atau besok, pihak Komisi II akan berdiskusi dengan pemerintah untuk membahas hal ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Helmi menjelaskan bahwa pembahasan efisiensi anggaran sejauh ini baru mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Namun, Pemkot masih belum bersedia melakukan pembahasan bersama dengan Komisi II.
“Di Banggar, kita baru mulai ada pembahasan. Tapi yang jelas, efisiensi ini masuknya tetap di Pemkot dulu. Sampai tadi, kita meminta agar dibahas bersama Komisi II, namun mereka masih belum bersedia,” tutupnya.
Pembahasan efisiensi anggaran ini menjadi krusial dalam memastikan alokasi anggaran daerah tetap optimal tanpa mengganggu program dan layanan publik di Kota Samarinda. (Do)