ADAKAH.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin menyatakan kekesalannya karena Jembatan Mahakam sudah 23 kali ditabrak kapal, bukan hanya dua atau tiga kali.
“Bukan dua kali. Dua puluh tiga kali! Tapi enggak pernah selesai urusannya. Kita rapat terus, pusat juga cuek aja. Rakyat rugi, jembatan rusak, kita cuma bisa nonton,”ujar Ayub, sapaan Muhammad Husni, Rabu (7/5/2025).
Menurut Sekretaris DPD Golkar Kaltim itu menyebut, persoalan ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan kelalaian sistematis dan terstruktur dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelindo.
“Jembatan kita selalu ditabrak. Alasannya kolong sempit? Tapi jembatan yang lebar pun tetap ditabrak. Yang nabrak apa? Gunungan batu bara, kapal kayu, tongkang. Ini sistem yang kacau!” tegas Ayub.
Ayub mendorong agar pengelolaan alur Sungai Mahakam dialihkan sepenuhnya ke Pemprov Kaltim melalui Perusahaan Daerah (Perusda).
“Kalau dikelola daerah, setiap jembatan akan kita awasi. Sungai Mahakam denyut nadi Kaltim. Masa kita enggak bisa jaga? Ini soal kedaulatan dan keselamatan rakyat,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengonfirmasi bahwa proses pengambilalihan sedang dipersiapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini perintah Pak Gubernur. Selama ini pendapatan dari sungai tidak masuk PAD. Kita akan usahakan bersama DPRD dan Pemprov agar Kaltim punya kendali penuh,”pungkas Ekti. (adv/dprdkaltim/do)