ADAKAH.ID, SAMARINDA — Rata-rata durasi bersekolah masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) yang baru mencapai 10,2 tahun menjadi perhatian serius para legislator daerah. Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai capaian ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Darlis menilai kebijakan pendidikan gratis dari Pemprov Kaltim melalui program GratisPol sudah tepat, namun persoalan utama justru terletak pada tingginya biaya hidup, bukan biaya sekolah seperti SPP atau UKT.
“Banyak anak muda tidak bisa melanjutkan pendidikan bukan karena biaya sekolah, tapi karena mereka tak sanggup membiayai kebutuhan sehari-hari, seperti makan, transportasi, dan kos,” jelasnya, Jumat (18/7/2025).
Ia mengusulkan agar perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim turut mendukung sektor pendidikan, khususnya biaya hidup siswa dan mahasiswa, melalui beasiswa atau bantuan sosial. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Bantuan perusahaan akan sangat berarti bagi anak-anak yang ingin sekolah tapi terhambat biaya hidup,” tambahnya.
Darlis juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pendidikan. Peningkatan kompetensi guru dan dosen serta perbaikan fasilitas pendidikan menjadi fokus agar program gratis benar-benar efektif. “Gratis bukan berarti asal-asalan. Kalau guru dan fasilitasnya tidak berkualitas, program bisa kehilangan makna. Kualitas harus jadi prioritas,” tegasnya.
Lebih jauh, Darlis mengaitkan isu pendidikan dengan dinamika demografi di Kaltim. Pertumbuhan penduduk 2,8 persen menjadi panggilan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
“Berbeda dengan Jawa yang fokus pada pangan, di Kaltim kita harus meningkatkan kualitas pendidikan. SDM unggul adalah fondasi masa depan daerah ini,” pungkasnya.
(adv/dprdkaltim/o)