ADAKAH.ID, KUTAI KARTANEGARA – Meski anggaran Disdikbud Kutai Kartanegara pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp 1,4 triliun, kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) di ratusan sekolah tetap menjadi pekerjaan besar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Anggaran tersebut juga mencakup belanja pegawai, sehingga ruang untuk pembiayaan pembangunan fisik menjadi terbatas.
“Proyeksi anggaran di Disdikbud Kukar tahun 2026 sebesar Rp 1,4 triliun. Cuman anggaran itu sudah termasuk gaji juga di situ, gaji pegawai lumayan besar,” jelas Plt Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto.
Ia menyebut program prioritas tahun depan masih mengikuti arahan Bupati, termasuk seragam gratis untuk siswa PAUD, SD, dan SMP. Program beasiswa juga tetap berjalan dengan mekanisme yang disederhanakan.
“Nah untuk PAUD dimungkinkan juga nanti akan dapat beasiswa dari program ini,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mempertimbangkan intervensi bantuan untuk sekolah swasta agar tidak semakin membebani orang tua yang selama ini menanggung biaya pendidikan di sekolah tersebut.
“Bagaimana bisa meringankan anak-anak tersebut atau orangtua, sehingga paling tidak mereka tidak terlalu terbebani,” tambahnya.
Sementara itu, pemetaan sarpras menunjukkan banyak sekolah yang membutuhkan rehabilitasi maupun penambahan ruang belajar. Sejumlah bangunan sudah tidak layak dan harus segera diperbaiki.
“Kita sudah petakan dan mudah-mudahan nanti di tahun 2026 kita maksimalkan itu,” katanya.
Pujianto juga menegaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menjadi kewajiban utama pemerintah daerah.
“SPM itu wajib untuk dipenuhi, rapor pemerintah daerah dan OPD itu ada di SPM pendidikan,” tegasnya. (Adv)