ADAKAH.ID, SAMARINDA — Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menyambut kebijakan Reforma Koperasi Merah Putih yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Koperasi Merah Putih dibentuk di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Menurut Agusriansyah, sebagai kebijakan yang bersifat nasional dan langsung dari Presiden RI, pelaksanaannya harus diprioritaskan.
“Inpres ini bagian dari program prioritas nasional, masuk dalam Asta Cita poin kedua dan keenam. Jadi bukan persoalan apakah ini disambut antusias atau tidak karena pada dasarnya ini harus dilaksanakan,” ujarnya pada Selasa (15/7/2025).
Meski menyambut positif, Agusriansyah menekankan pentingnya petunjuk teknis (juknis) yang jelas agar program berjalan efektif. Ia menyoroti skema program yang menawarkan bunga minus 3 persen, tenor hingga enam tahun, serta plafon dana Rp3–5 miliar per koperasi untuk delapan jenis usaha. Menurutnya, mitigasi risiko perlu dilakukan sejak awal agar koperasi memiliki pendekatan profesional dan kapasitas yang memadai.
Legislator ini juga menekankan perlunya seleksi pengurus koperasi secara profesional dan perlindungan hukum bagi mereka, mengingat besarnya dana yang akan dikelola. Ia menekankan agar pembagian peran dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur tegas untuk menghindari tumpang tindih dan potensi masalah di lapangan.
“Kita perlu mitigasi yang matang, karena kalau koperasi diberi modal hingga Rp3 miliar, tanpa pengelolaan yang jelas, justru bisa menimbulkan persoalan baru di lapangan,” pungkas Agusriansyah.
(adv/dprdkaltim/o)