ADAKAH.ID, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Muhammad Afif Raihan Harun mengkritisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2024. Menurutnya, besarnya kontribusi ekonomi daerah tidak sejalan dengan kondisi sosial masyarakat.
“Kaltim menyumbang 48,4 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan. Tapi pengangguran dan ketimpangan masih tinggi. Ini harus jadi refleksi soal keberpihakan pembangunan,” kata Afif, politisi Fraksi Gerindra, Selasa (22/8/2025).
Ia mencatat, tingkat kemiskinan memang turun dari 6,11 persen pada 2023 menjadi 5,78 persen di 2024. Namun jumlah penduduk miskin masih lebih dari 221 ribu jiwa. Begitu pula angka pengangguran terbuka yang mencapai 5,14 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 4,91 persen. “Ini ironis untuk daerah dengan kontribusi ekonomi terbesar,” lanjutnya.
Afif juga menyoroti rendahnya realisasi pendapatan dari pos “lain-lain pendapatan daerah yang sah” yang hanya mencapai 72,2 persen dari target Rp202,4 miliar. Menurutnya, hal ini menandakan lemahnya optimalisasi sumber pendapatan daerah.
Dalam belanja daerah, ia menilai program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan peningkatan kualitas guru belum memberi hasil maksimal. Transparansi data renovasi rumah, baik dari APBD maupun dana CSR, juga dipertanyakan.
Selain itu, besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp2,597 triliun dianggap bukti belum optimalnya belanja daerah. “Belanja yang tidak terserap menunjukkan kurangnya efektivitas dalam menggerakkan ekonomi lokal,” tegasnya.
Afif mendorong agar pemerintah menjalin kerja sama lebih erat dengan perguruan tinggi dan lembaga riset lokal. Menurutnya, kajian ilmiah perlu benar-benar diterapkan dalam kebijakan publik.
(adv/dprdkaltim/o)