ADAKAH.ID, SAMARINDA – Kekurangan tenaga pengajar di Kota Samarinda menjadi tantangan serius yang harus segera diantisipasi. Di tengah meningkatnya jumlah guru yang memasuki masa pensiun, sekolah-sekolah negeri di Samarinda berpotensi menghadapi krisis tenaga pendidik hingga akhir 2026.
Kondisi ini mendorong DPRD Samarinda meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah konkret untuk menjaga kualitas layanan pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, ketua komisi 4 DPRD Samarinda, Novan Syahroni Pasie mengungkapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda sebenarnya telah mengajukan kebutuhan tenaga guru melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan/PJLP.
Namun, usulan tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena masih terkendala ketersediaan anggaran daerah.
“Pada dasarnya Disdikbud Kota Samarinda sudah mengajukan tenaga guru melalui jalur Perorangan. Cuma hal ini tidak semerta-merta bisa langsung dilaksanakan,” ungkapnya kepada awak media, Rabu (3/6/2026).
Lebih lanjut, Novan sapaan karibnya menilai lantaran tahun anggaran 2026 sudah berjalan, penerapan skema tersebut kemungkinan besar baru dapat dipersiapkan secara optimal melalui APBD 2027.
“Yang pertama adalah kesiapan anggaran, sedangkan tahun sudah berjalan. Paling cepat kalau memang ada rasionalisasi dan kesiapan anggaran, bisa dilakukan di tahun anggaran 2027,” jelasnya.
Selain itu, Novan menyebutkan kebutuhan tenaga pengajar terus meningkat seiring banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. Namun, jumlah formasi guru yang tersedia melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dinilai belum mampu menutupi kekurangan yang ada.
“Penambahan dari jalur CPNS tidak mampu memenuhi kekurangan guru yang ada. Ditambah lagi nanti melalui jalur PJLP ini diharapkan bisa membantu,” ucapnya.
“Guru lepas yang ada sekarang dibayar melalui dana BOSNAS maupun BOSDA. Tapi bicara kelayakan dan standarisasi upahnya kan belum sesuai dengan UMP atau UMR karena keterbatasan anggaran,” Sambung Novan.
Berdasarkan data Disdikbud Samarinda yang diterima, Novan juga menambahkan jumlah kekurangan guru hingga Mei 2026 telah mencapai lebih dari 500 orang. Angka tersebut diproyeksikan meningkat signifikan hingga akhir tahun seiring bertambahnya guru yang memasuki masa pensiun.
Untuk itu, politisi dari partai Golkar itu menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan kesetaraan tenaga pengajar non-ASN.
“Kalau PJLP ini terealisasi tentu akan sangat membantu proses kita menyikapi kekurangan tenaga pengajar di Kota Samarinda. Namun perlu ada kesetaraan antara guru lepas dengan guru tetap. Jangan sampai ada kecemburuan di kalangan tenaga pengajar,” tutup Novan. (ADV)