ADAKAH.ID,SAMARINDA – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Kalimantan Timur menyerahkan dan menandatangani Pakta Integritas bersama Pemerintah Provinsi Kaltim, Senin (23/2/2026). Dokumen tersebut memuat tujuh tuntutan strategis yang diklaim sebagai upaya menjaga keutuhan dan masa depan Kalimantan Timur.
Dalam pakta tersebut, Pemerintah Provinsi melalui pimpinan menyatakan menerima, menyetujui, dan menyepakati seluruh tuntutan GERAM untuk dijadikan bahan evaluasi dan tindak lanjut kebijakan.
Tujuh poin tuntutan yang disampaikan GERAM meliputi evaluasi dan pemerataan Program Gratispol, tindak lanjut atas kerusakan ekologis di Kaltim, pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga penghentian praktik politik dinasti.
Selain itu, GERAM juga mendesak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hak buruh serta masyarakat adat, perlindungan kebebasan berekspresi, serta transparansi pengelolaan APBD Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam dokumen yang ditandatangani di atas materai tersebut, Pemprov Kaltim menyatakan akan membahas dan menjadikan aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi kebijakan. Pemerintah juga diminta memberikan kejelasan dan transparansi melalui bukti konkret atas tindak lanjut yang diambil.
GERAM menegaskan, apabila komitmen tersebut dilanggar, pihaknya akan kembali melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan aspirasi secara langsung ke ruang sidang sebagai bentuk kontrol publik.
Salah satu aktivis kaltim, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sukri, menilai momen Gubernur duduk bersama dengan mahasiswa yang mendemonya jarang terjadi. Menurutnya, itu menunjukkan rasa tanggung jawab Rudy Mas’ud sebagai pemimpin kepada masyarakatnya, terlebih mahasiswa.
“Baru kali ini saya liat Gubernur duduk bersila melantai bersama masa aksi. Ini sangat luar biasanya,” katanya kagum.
Kendati begitu, satu tahun kepemimpinan Rudy – Seno sebagai kepala daerah harus tetap dihargai sebagai usaha mendorong kesejahteraan masyarakat kaltim. Meubah kondisi Kaltim bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan kerja sama yang solid dan strategis serta jangka panjang agar sejalan dengan visi – misi pembangunan selama ini.
“Aksi dan penandatanganan pakta integritas ini menjadi sinyal kuat meningkatnya tekanan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kaltim, terutama dalam isu kesejahteraan, pendidikan, lingkungan hidup, hingga transparansi anggaran,” tegasnya.