ADAKAH.ID, SAMARINDA — Polemik soal politik dinasti di Kalimantan Timur kembali mencuat pasca sejumlah anggota keluarga Mas’ud menduduki posisi strategis baik di pemerintahan maupun organisasi publik. Teranyar Ketua Kadin Kaltim, Putri Amanda. Namun Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud pernah menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukan karena relasi keluarga, melainkan bentuk profesionalitas dan kepercayaan masyarakat.
Sebagai pejabat publik dan bagian dari Mas’ud Brothers, Rahmad menolak jika keberadaan keluarganya dinilai sebagai praktik dinasti politik.
“Saya tidak setuju politik dinasti itu diarahkan ke kami,” tegasnya saat diwawancarai media beberapa waktu lalu.
Menurutnya, keberhasilan anggota keluarganya memperoleh jabatan adalah konsekuensi dari penilaian masyarakat terhadap kualitas dan kinerja, bukan karena ikatan darah.
“Kami selalu mengedepankan profesionalitas. Kalau dipercaya masyarakat lewat jabatan yang dipangku masing-masing, bagi kami itu menunjukkan kualitas, bukan kekerabatan,” ujarnya.
Rahmad menambahkan, sebagai putra daerah yang besar di Balikpapan, ia justru ingin menunjukkan bahwa kader lokal mampu bersaing dan memimpin.
Pengamat Politik: Dinasti Bisa Hambat Meritokrasi dan Demokrasi
Meski demikian, pengamat politik Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyampaikan pandangan berbeda. Menurutnya, politik dinasti berpotensi melemahkan demokrasi apabila tidak disertai mekanisme seleksi terbuka yang menjamin kompetensi.
“Jika jabatan publik didominasi satu keluarga dan prosesnya tidak terbuka, peluang individu kompeten dari luar menjadi tertutup. Ini mencederai prinsip demokrasi dan meritokrasi,” jelasnya.
Herdiansyah menilai, praktik ini juga bisa menggeser orientasi pejabat publik dari kepentingan rakyat menjadi loyalitas keluarga.
“Dalam jangka panjang, politik dinasti berisiko melahirkan tata pemerintahan yang tidak akuntabel. Pejabat cenderung lebih patuh pada struktur kekuasaan keluarga daripada kepentingan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi terbuka dan transparan.
“Politik seharusnya ditentukan oleh kapasitas, bukan kekerabatan. Saat ruang publik dikunci oleh dinasti, regenerasi kepemimpinan menjadi semu,” tegasnya.
Publik Tunggu Pembuktian Kinerja
Perdebatan ini mencerminkan keprihatinan atas masa depan demokrasi lokal di Kalimantan Timur, terutama menjelang pesta politik 2025. Meski sorotan datang dari berbagai kalangan, masyarakat tetap berharap posisi strategis yang kini dijabat anggota keluarga Mas’ud dapat dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata.
Ke depan, publik menunggu apakah klaim profesionalitas tersebut mampu dibuktikan melalui kebijakan dan program yang berpihak pada masyarakat luas—bukan sekadar memperkuat pengaruh keluarga politik.