ADAKAH.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran. Meski demikian, proses ini menuntut akurasi data yang tinggi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat tersentuh bantuan.
Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Yuliandris Suherdiman, menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan sosial dilakukan berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos), bukan keputusan sepihak pemerintah daerah.
“Standar kemiskinan ditetapkan melalui indikator pekerjaan, konsumsi pangan, tempat tinggal, dan akses fasilitas dasar,” jelasnya.
Pemkab Kukar menempuh dua strategi utama, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dinsos Kukar fokus pada perlindungan sosial melalui pemberian sembako bulanan dan bantuan tunai, menyasar lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu.
Sementara pemberdayaan ekonomi dijalankan OPD lain, seperti Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan.
Data BPS mencatat, jumlah penduduk miskin Kukar pada 2024 sebanyak 59.000 jiwa, turun dari 60.857 jiwa pada 2023. Persentase kemiskinan juga menurun dari 7,61 persen menjadi 7,28 persen.
Permensos Nomor 262/HUK/2022 menjabarkan kriteria fakir miskin, mulai dari ketidakmampuan membeli kebutuhan pangan, tempat tinggal sederhana, hingga penggunaan listrik 450 VA. Yuliandris menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data agar bantuan tepat sasaran.
“Upaya penurunan angka kemiskinan membutuhkan kerja sama semua pihak. Dengan bantuan yang tepat, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan taraf hidup lebih baik,” tambahnya. (Adv)