ADAKAH.ID, KUTAI KARTANEGARA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menegaskan bahwa kualitas demokrasi daerah sangat bergantung pada literasi politik masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) bertema “Pemilukada dan Tantangannya” yang digelar di Samarinda, Kamis, (23/10/2025).
Afif menyebut Pilkada langsung telah memberi legitimasi kuat bagi kepala daerah, namun masih menyisakan banyak tantangan seperti politik uang, mahalnya biaya politik, administrasi pemilu yang rentan sengketa, serta rendahnya partisipasi publik. “Kita tidak bisa berharap demokrasi berjalan sehat bila publik tidak punya pemahaman yang cukup tentang proses politik,” ujar Afif.
Dalam kegiatan tersebut, dua narasumber pendamping turut memberikan penjelasan mendalam mengenai tantangan Pilkada.
Johantan W.P, M.I.Kom, menyoroti meningkatnya potensi politik identitas di Pilkada. Ia mengingatkan bahwa subetnis, agama, dan ikatan kewilayahan masih sering dimanfaatkan untuk mobilisasi suara. “Kalau sentimen primordial terus dipakai sebagai alat politik, maka risiko konflik horizontal akan semakin besar. Kandidat harus mulai fokus pada program, bukan identitas,” kata Johantan.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan demokrasi jangka panjang. “Masyarakat perlu dibekali literasi politik sejak awal agar tidak mudah terpolarisasi atau dipengaruhi kampanye yang menyesatkan,” tambahnya.
Sementara itu, Oktavianus S.I.Kom menyoroti mahalnya biaya yang harus dikeluarkan kandidat dalam kontestasi. Menurutnya, beban biaya politik dapat menghambat kompetisi yang adil. “Ketika biaya politik terlalu tinggi, yang tersaring bukan lagi kandidat terbaik, tapi kandidat yang punya modal besar. Regulasi pendanaan harus lebih transparan dan diawasi ketat,” ujarnya.
Ia menilai peningkatan partisipasi pemilih dapat dilakukan dengan memperluas akses informasi mengenai calon. “Pemilih akan datang ke TPS kalau mereka merasa punya cukup informasi dan yakin suaranya berdampak,” kata Oktavianus.
Setali tiga uang. Afif berharap forum PDD dapat memperkuat pemahaman publik menjelang Pilkada serentak. “Demokrasi lokal tak akan kuat tanpa masyarakat yang melek politik dan aktif terlibat,” ujarnya. (*)