ADAKAH.ID, SAMARINDA – Maraknya kasus kekerasan dan kenakalan remaja di sekolah kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), menilai pendekatan yang represif tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda menunjukkan, hingga November 2024 terdapat 209 kasus kekerasan pada anak. Angka itu menempatkan Samarinda sebagai daerah dengan catatan tertinggi di Kaltim.
Hamas menekankan perlunya pembinaan karakter siswa melalui peran bersama sekolah, orang tua, dan pemerintah. “Anak-anak yang melakukan kesalahan sebaiknya tidak dijauhi, melainkan diberi bimbingan dan dukungan,” ujarnya, Senin (16/6/2025).
Menurutnya, pelajar yang bermasalah tidak boleh langsung mendapat stigma negatif. Alih-alih menghukum, mereka perlu difasilitasi agar kembali ke jalur positif. “Pendidikan harus menjadi sarana pembentukan karakter, bukan ajang pemberian hukuman. Kita perlu membangun kesadaran siswa agar merasa diterima, bukan terasingkan,” tegasnya.
Hamas juga mengingatkan agar kebijakan sekolah tidak menggunakan hukuman fisik maupun label buruk, karena dapat memperburuk kondisi psikologis siswa. Ia mendorong Dinas Pendidikan memperkuat pengawasan dan pembinaan internal, sekaligus membuka ruang evaluasi sistem pendidikan yang ada.
“Tantangan kita hari ini bukan hanya soal kurikulum, tetapi juga perubahan sosial yang berpengaruh pada perilaku pelajar. Generasi muda Kaltim harus dibimbing menjadi pribadi yang beretika, tangguh, dan siap menyongsong masa depan,” pungkasnya.
(adv/dprdkaltim/o)