ADAKAH.ID, SAMARINDA – Ratusan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan (BAKWAN) menggelar aksi damai menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Senin (25/8/2025).
Aksi diikuti sedikitnya 15 elemen masyarakat, terdiri dari mahasiswa, organisasi pekerja, warga sipil hingga ibu rumah tangga. Massa berjalan kaki dari Simpang 3 Balikpapan Plaza menuju Kantor Wali Kota Balikpapan sambil membawa spanduk bertuliskan penolakan kebijakan tersebut.
Lima Tuntutan Massa
Dalam aksinya, aliansi menyampaikan lima tuntutan, yaitu pembatalan kenaikan PBB-P2, penanggulangan banjir, penyediaan air bersih, penyelesaian persoalan lalu lintas, serta penanganan kelangkaan beras dan gas elpiji 3 kilogram.
Koordinator aksi, Hendrikus menegaskan penundaan yang dilakukan pemerintah kota belum menjawab tuntutan masyarakat.
“Kami ingin wali kota menolak kenaikan pajak ini, bukan sekadar membatalkan. Kalau hanya dibatalkan, sewaktu-waktu bisa dinaikkan lagi,” ujarnya.
Selain isu pajak, massa juga menyoroti krisis air bersih, dugaan beras oplosan, subsidi yang tidak tepat sasaran, hingga antrean panjang BBM.
Dialog Tidak Capai Kesepakatan
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo bersama Sekdakot Muhaimin, Asisten I Zulkifli, dan Kepala BPPRD Idham Mustari, menemui pengunjuk rasa. Namun, mereka meminta kehadiran langsung Wali Kota Rahmad Mas’ud.
Bagus menjelaskan, wali kota sedang berada di luar kota untuk urusan keluarga sejak dua hari lalu. Ia menambahkan, pemerintah kota telah menunda penerapan penyesuaian PBB-P2 per Senin (25/8/2025).
“Bagi warga yang sudah terlanjur membayar, kelebihan akan dipotong pada pembayaran pajak tahun depan,” kata Bagus.
Meski demikian, dialog tidak menghasilkan kesepakatan. Massa menuntut keputusan final, sedangkan pejabat pemerintah memilih meninggalkan lokasi setelah pertemuan buntu. (*)