Pemimpin Kukar Diharap Dorong Standar Pelayanan Minimum

Caption: Proses pelantikan ; Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Melantik Bupati Kukar Aulia dan Wabup Rendi (23/6).(Adakah.id)

ADAKAH.ID, SAMARINDA – Pasangan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025 – 2030 di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (23/6/2025) kemarin.

Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru kepemimpinan Pemerintahan Daerah (Pemda) Kutai Kartanegara (Kukar).

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapannya kepada pasangan pemimpin terpilih.

“Kami ucapkan selamat kepada pak bupati, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode 2025-2030,” ujar Rudy.

Rudy menekankan pentingnya terobosan baru, terutama terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang dinantikan masyarakat.

“Tentu terobosan- terobosan sudah sangat dinantikan oleh masyarakat Kutai Kartanegara terutama terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM),” ungkap Rudy.

Ia juga menyoroti program pendidikan gratis di Kukar, mulai dari PAUD hingga SMP yang selaras dengan program Gratispol SMA hingga S3 di tingkat provinsi.

“Di Kukar programnya menggratiskan anak sekolah, sesuai dengan tingkatannya mulai dari PAUD, SD, SMP. Dan di Provinsi sudah sejalan dengan Program SMA, S1, S2, S3,” ujar Rudy.

Ia juga mengungkapkan, kenapa pelantikan terkesan mendadak. Hal ini dikarenakan agar masyarakat Kukar segera memiliki pemimpin baru.

“Kita bergerak cepat melantik setelah SK Mendagri turun agar masyarakat Kukar segera memiliki pemimpin baru,” tambah Rudy.

Bupati terpilih, Aulia Rahman menyatakan komitmennya melanjutkan program yang telah berjalan, seperti bantuan langsung untuk petani dan nelayan.

“Pemerataan infrastruktur di wilayah pesisir, tengah, dan hulu akan ditingkatkan,” jelasnya.

Rendi juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah pusat.

“Tentu kami berharap, sinergitas dengan banyak pihak itu lebih dilakukan, apalagi di pos-pos kementerian juga banyak anggaran yang harusnya bisa kita bawa ke Kukar dalam rangka menambah pembangunan yang selama ini belum optimal,” pungkasnya. (Do)

MASUKAN KATA KUNCI
Search

BERITA

MODE

ADA+