ADAKAH.ID, SAMARINDA – Penanganan banjir yang menjadi persoalan kronis di Kota Samarinda kembali mencuat ke permukaan dan mendapat perhatian serius dari legislator Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Permintaan kolaborasi lintas pemerintahan disampaikan langsung Wali Kota Samarinda, Andi Harun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim.
Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun (Afif), mengungkapkan bahwa Wali Kota meminta dukungan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kota. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga pembiayaan kegiatan strategis pengendalian banjir.
“Pak Wali Kota menyampaikan bahwa perlu ada pendekatan lintas sektor dan lintas kewenangan. Beliau berharap ada kerja sama yang lebih konkret antara pemprov dan pemkot, khususnya dari sisi anggaran,” jelas Afif saat dikonfirmasi.
Sebagai respon, Afif segera menyampaikan aspirasi ini kepada Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. Ia mengusulkan agar diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Wali Kota Samarinda untuk memaparkan langsung kebutuhan dan program strategis penanganan banjir.
Dalam RDP nanti, Pemkot Samarinda akan mempresentasikan proyek-proyek prioritas yang membutuhkan dukungan provinsi, antara lain, Penguatan Sistem Intake Air Bersih dan Pembangunan Infrastruktur Drainase Terpadu.
“Saya akan mengusahakan agar Ketua Komisi II mengagendakan hearing dengan Pak Wali. Seluruh pihak perlu mendengar langsung persoalan dan solusi dari Pemkot,” tegas politisi muda tersebut.
Proyek ini dinilai krusial untuk meningkatkan ketahanan kota terhadap curah hujan ekstrem yang semakin sering terjadi.
Afif menegaskan, beban penanganan banjir tidak boleh hanya dipikul pemerintah kota. Ia menyoroti banjir telah menjadi isu regional yang juga melanda wilayah lain di Kaltim seperti Balikpapan, Bontang, Berau, dan Mahakam Ulu.
“Pemerintah provinsi harus hadir sebagai jembatan penghubung antar daerah untuk menyusun kebijakan terintegrasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya eksplorasi sumber pembiayaan yang lebih beragam, termasuk APBD Provinsi, APBN, maupun skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) agar penanganan banjir tidak stagnan.
Inisiatif memfasilitasi dialog ini diharapkan Afif dapat membangun pemahaman bersama yang akan diwujudkan dalam rencana kerja dan kebijakan anggaran tingkat provinsi.
Tujuannya adalah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
“Harapannya, kolaborasi ini menghasilkan langkah nyata yang langsung dirasakan warga. Banjir telah berlangsung terlalu lama dan butuh pendekatan serius dari semua tingkat pemerintahan,” pungkas Afif, menutup pernyataannya. (adv/dprdkaltim/do)