ADAKAH.ID, SAMARINDA – Kuatnya aroma penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Hal itu Disebut-sebut ada indikasi meloloskan putra mahkota, anak pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendorong Prabowo Subianto sebagai Capresnya.
Ketua MK, Anwar Usman yang memutus persoalan ini adalah adik ipar Presiden Jokowi dan paman dari Gibran.
Terkait hal ini, beberapa eksponen gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil di Samarinda, Kalimantan Timur, merespon isu itu dengan melakukan diskusi publik (6/11/2023).
Kegiatan ini dilaksanakan Kelompok Diskusi Sambaliung Corner Unmul, BEM KM Unmul, Lingkar Ganja Nusantara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Anak Samarinda, dan Aksi Kamisan Kaltim, dan dilaksanakan pada hari Senin, 6 November 2023, pukul 19.00 WITA, di Kedai Garasi, Jl. Delima Blok E1, Samarinda.
“Topik diskusi adalah Putusan MK dan Cawe-Cawe Politik Dinasti,” kata Reski.
Hadir sebagai narasumber Dr. Herdiansyah Hamzah (Dosen Fak. Hukum Unmul), Alfonsius Limba (GMNI Samarinda), M. Maulana (BEM FISIP Unmul), dan Fajrul Karnavian (BEM Fak. Hukum Unmul). Diksusi ini dimoderatori oleh Nur Azizah Yahya (BEM KM Unmul).
Semakin malam diskusi makin menghangat dan peserta yang hadir pun semakin banyak. Ada sekitar 60-an peserta hadir dalam diskusi ini dari berbagai kampus di Samarinda.
Herdiansyah Hamzah yang karib disapa Castro dalam presentasinya dengan mengutip Ashikur Rahman, menyampaikan bahwa ada semacam ambiguitas di dalam politik dinasti.
“Politik dinasti dibangun dari insentif pembangunan reputasi. Bahwa selama menjabat, anggota dinasti politik akan berusaha untuk tidak melakukan kegiatan korupsi karena mereka ingin menciptakan reputasi yang positif bagi keluarga mereka. Namun, di sisi lain, dinasti politik juga sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai insentif menimbun kekayaan,” ujar Castro.
Dinasti politik cenderung rakus dalam mengakumulasi modal politik dan terutama finansial yang berdampak kepada kekuasaan yang korup. Kendati pun reputasi coba dibangun sebaik mungkin, namun watak sejatinya yang korup sulit untuk disembunyikan.
“Dan ini bisa kita saksikan pada dinasti politik Jokowi, yang terus mengakumulasi kekuasaan politik dan ekonomi untuk memperkuat dinastinya,” ungkapnya. (*)