ADAKAH.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya dalam menjamin pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 berjalan tanpa praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta gratifikasi.
Hal ini disampaikan langsung Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Publik SPMB yang digelar di Balai Kota Samarinda, Senin (21/4/2025).
“Yang paling penting saya sampaikan kepada teman-teman hari ini. Penerimaan siswa baru dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2025 harus dipastikan zero KKN,” tegas beliau.
Sebagai langkah konkret, Andi Harun mengumumkan pembentukan Tim yang akan bertugas mengawasi pelaksanaan SPMB 2025. Tim ini akan dipimpin Inspektorat dan melibatkan aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan.
“Saya tadi sudah meminta kepada Pak Kejari, Pak Polresta, termasuk BIN untuk bisa masuk ke sekolah, membantu agar tidak terjadi KKN. Dan kami akan bikin tim, ketua timnya kepala Inspektorat, didalamnya Bareskrim Polri, Kejaksaan, dan teman-teman yang lain. Untuk memonitor pelaksanaan SPMB 2025 dilingkungan pemerintah kota samarinda,” ujar beliau.
Tim ini dirancang sebagai bentuk sinergi lintas instansi guna memastikan setiap tahapan penerimaan siswa berlangsung dengan transparan.
Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam memastikan transparansi dan integritas di setiap tahapan penerimaan siswa. Selain pengawasan, upaya preventif juga menjadi fokus utama dalam agenda ini.
“Dan kita akan membuat mitigasi. Kita minta Dikbud untuk membuat langkah-langkah pencegahan terhadap korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, juga termasuk penilik dan pengawas,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem penerimaan murid baru yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi yang mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. (ADV)