ADAKAH.ID, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa provinsi ini memiliki peluang besar menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Dengan potensi lahan padi seluas 46 ribu hektare, Kaltim dinilai mampu mewujudkan swasembada pangan, apalagi jika lahan tersebut dioptimalkan untuk dua hingga tiga kali masa tanam per tahun.
Menurut Sarkowi, dengan rata-rata produksi 7 ton per hektare sekali panen saja, kapasitas Kaltim dalam mendukung ketahanan pangan sudah sangat terlihat. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan langkah strategis, termasuk perluasan sawah dan optimalisasi lahan pertanian. Namun, tantangan yang dihadapi tidak sedikit: mulai dari keterbatasan lahan, dampak perubahan iklim, minimnya teknologi modern, hingga fluktuasi harga hasil panen.
Untuk menjawab tantangan itu, Sarkowi menekankan pentingnya modernisasi pertanian dan kolaborasi lintas sektor. Dua wilayah utama pengembangan sudah disiapkan, yakni 18 ribu hektare di Kutai Timur dan 12 ribu hektare di Kutai Kartanegara. Total 30 ribu hektare ini bahkan melampaui permintaan Menteri Pertanian yang hanya meminta pembukaan minimal 20 ribu hektare.
Sarkowi juga menyoroti peran generasi muda melalui kehadiran petani milenial. Menurutnya, semangat baru dan inovasi digital dari kaum muda sangat dibutuhkan. Ia menilai organisasi seperti KTNA dan HKTI bisa menjadi penghubung penting antara petani dan pembuat kebijakan.
“Kalau mau benar-benar mandiri dalam pangan, kita harus serius. Menteri Pertanian bersama Gubernur Kaltim menargetkan enam bulan untuk swasembada. Itu butuh kerja keras semua pihak,” ujarnya, Jumat (18/7/2025).
Meski sudah ada perda perlindungan lahan pertanian, Sarkowi mengingatkan alih fungsi lahan masih marak. Minimnya dukungan juga membuat sebagian petani beralih profesi. “Jangan sampai petani frustasi. Justru kita harus bangga jadi petani karena semua orang hidup dari kerja keras mereka,” tegasnya.
Ia menutup dengan pesan bahwa swasembada pangan bukan hanya soal produksi, melainkan juga pemberdayaan dan keberlanjutan sistem pangan.
(adv/dprdkaltim/o)