ADAKAH.ID, SAMARINDA – Dugaan penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menilai praktik penyaluran yang tidak tepat sasaran tersebut berpotensi merugikan petani dan melemahkan ketahanan pangan daerah.
Sejumlah laporan menyebut pupuk yang seharusnya diperuntukkan bagi petani justru dialihkan ke pihak yang tidak berhak, seperti pengepul atau pedagang. Kondisi ini berdampak pada harga pupuk yang semakin tinggi di tingkat petani, sementara produktivitas pertanian terancam menurun. “Pupuk subsidi adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Ini semestinya menjadi sarana untuk mendongkrak produktivitas, bukan dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi,” ujar Yenni, Rabu (11/6/2025).
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan setempat, Yenni mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, pengawasan harus diperkuat dan celah penyimpangan ditutup agar bantuan benar-benar sampai kepada petani. Ia juga menekankan perlunya langkah hukum tegas terhadap pelaku penyelewengan untuk memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, Dinas Pertanian PPU telah memperketat pengawasan dan melakukan verifikasi ulang data petani dalam sistem e-RDKK sebagai upaya memperbaiki distribusi. Namun, menurut Yenni, reformasi regulasi dan penempatan aparat pengawas di titik kritis tetap diperlukan. “Jika distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai tujuan, kesejahteraan petani bisa meningkat sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan di PPU,” pungkasnya.
(adv/dprdkaltim/o)