ADAKAH.ID, SAMARINDA – Masalah banjir yang terus berulang di Balikpapan dan Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, menilai persoalan ini harus ditangani dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari infrastruktur, perencanaan tata ruang, hingga kesadaran masyarakat.
“Hujan deras ditambah pasang laut menyebabkan air hujan tidak bisa langsung mengalir. Akibatnya, banjir pun tak terhindarkan,” ujar Yusuf saat ditemui awak media, Selasa (29/7/2025).
Politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan itu menyebut sistem drainase yang buruk sebagai penyebab utama. Kombinasi curah hujan tinggi dan air laut pasang membuat genangan bertahan lama, terutama di kawasan padat penduduk.
Meski begitu, Yusuf mengapresiasi langkah Pemkot Balikpapan yang membangun kolam retensi atau bosem seluas 10 hektare. Infrastruktur ini dinilainya cukup efektif menahan limpahan air hujan sebelum dialirkan ke laut. “Langkah seperti ini patut didukung. Dengan kolam penampungan, kita bisa mengurangi tekanan aliran air langsung ke laut,” jelasnya.
Namun, ia menyoroti proyek drainase besar di titik rawan banjir seperti Jalan MT Haryono, Jalan Jokotole, dan Jalan Mufakat yang masih belum optimal. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. “Pembangunan drainase di area strategis sudah dirancang, tapi pelaksanaannya tertunda karena keterbatasan dana daerah,” ungkap Yusuf.
Selain faktor anggaran, Yusuf menyoroti peran pengembang perumahan yang kerap abai pada sistem pembuangan air. Banyak perumahan baru dibangun tanpa memperhatikan drainase, sehingga memperparah kondisi saat hujan lebat. “Penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pengembang dan warga juga harus diedukasi agar memperhatikan drainase sejak tahap awal pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mendorong dukungan pemerintah pusat dalam pengendalian banjir yang berdampak lintas wilayah. “Kalau hanya mengandalkan dana daerah, tentu tidak cukup. Pemerintah pusat harus turut ambil bagian, mengingat skala masalahnya menyangkut dua kota besar sekaligus,” pungkas Yusuf.
(adv/dprdkaltim/o)