Instagram, SAMARINDA – Upaya Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda dalam menanggulangi banjir dinilai Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani masih perlu dimaksimalkan.
Sejumlah masalah yang menjadi penyebab banjir masih belum teratasi yaitu pendangkalan penampung air, kurangnya infrastruktur hingga kerusakan lingkungan ulah aktivitas penambangan ilegal.
Seturut itu, Angkasa Jaya meminta Pemkot Samarinda agar pada penyerapan APBD 2022 fokus pada penanggulangan banjir, dan secara umum pembangunan infrastruktur.
Angkasa sapaanya mengatakan, seharusnya pada kepemimpinan Wali Kota Samarinda Andi Harun sudah dapat diminimalisir. Pasalnya masalah ini telah lama menjadi keluh kesah masyarakat kota Tepian.
Setali tiga uang, ia juga meminta agar segera dibangun lokasi penyerapan air di sejumlah titik yang menjadi sumber banjir.
“Contohnya di daerah Samarinda Utara bagian Lempake dan Sempaja, itu perlu dibangun kantong-kantong air,” tuturnya kepada awak media, (16/2/2022).
Adalah rahasia umum, sederet lokasi di Samarinda kerap terendam banjir usai diguyur hujan. Diantaranya Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Kunjang.
Diketahui, dari hasil laporan Balai Wilayah Sungai Kaltim dapat dipastikan dalam 7 tahun mendatang, kapasitas penampungan air di bendungan Benanga tak lagi mumpuni.
Bukan tanpa alasan, hal itu terjadi akibat kerusakan lingkungan di sekitar Kecamatan Samarinda Utara, menurutnya sejumlah material masuk ke dalam bendungan dan membuat penampungan air jadi dangkal.
“Tak cuma membangun waduk atau kantong air baru, kami berharap Pemkot juga dapat berkoordinasi dengan pihak provinsi maupun Kementerian PUPR agar Bendungan Benanga dikeruk material yang mengendap di dalamnya,” pintanya.
Tak sekadar pembangungan, Angkasa juga berharap agar aktivitas pembukaan lahan baru dan penambangan ilegal di lingkungan sekitar daerah penyerapan air dapat ditindak tegas.
“Kan timbulnya banjir juga tergantung kondisi lingkungan, seandainya sudah gundul yang jelas banjir semakin menjadi-jadi dan tidak terbendung lagi,” terangnya.
“Dengan adanya ketegasan pemimpin maka dapat mengurangi atau menekan, juga persoalan penggunaan anggaran bisa diminimalisir juga,” tandasnya. (Adv)