ADAKAH.ID, SAMARINDA — Program pendidikan GratisPol yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah. Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan, khususnya antara sekolah negeri dan swasta.
Menurut Syarifatul, ketimpangan distribusi peserta didik di beberapa daerah, termasuk Kota Balikpapan, menjadi persoalan mendasar yang harus segera diatasi.
Data dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menunjukkan bahwa daya tampung sekolah negeri, terutama SMA dan SMK, hanya mampu menampung sekitar 51 persen lulusan SMP. Kondisi ini memaksa sebagian siswa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang membutuhkan biaya lebih tinggi.
“Yang menjadi perhatian kita adalah distribusi siswa yang belum merata, baik di sekolah negeri maupun swasta. Ini harus menjadi fokus utama,” ujar Syarifatul, Jumat (25/7/2025).
Dia menekankan, ketimpangan ini tidak perlu dikhawatirkan selama ada komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian setara kepada sekolah swasta.
“Pemerintah harus memastikan kehadirannya di seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya program GratisPol, harapannya pemerataan manfaat dapat tercapai hingga ke sekolah swasta,” katanya.
Syarifatul juga menekankan pentingnya kesiapan fiskal dan perencanaan matang, termasuk pendataan akurat agar program benar-benar menyasar kebutuhan riil. Dukungan anggaran yang memadai menjadi kunci agar implementasi GratisPol berjalan optimal dan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Dengan fokus pada pemerataan akses dan kesiapan anggaran, legislator ini berharap program GratisPol tidak hanya sekadar formalitas, tetapi mampu menjawab tantangan pendidikan di seluruh wilayah Kaltim.
(adv/dprdkaltim/o)