ADAKAH.ID, SAMARINDA — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim serta para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kaltim, beberapa waktu lalu. Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menyampaikan bahwa secara umum proses penerimaan murid baru berjalan lancar sesuai ketentuan, namun terdapat kendala signifikan di Balikpapan.
“Di Balikpapan, kapasitas sekolah negeri masih sangat terbatas. Hanya sekitar 51 persen lulusan SMP dapat diterima di SMA dan SMK negeri, sisanya harus bersekolah di institusi swasta,” jelas Baba, pada Senin (14/7/2025).
Kondisi ini menunjukkan keterbatasan infrastruktur pendidikan di Balikpapan, meski kota tersebut menjadi kawasan penyangga strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Baba menekankan perlunya tindakan cepat dari pemerintah untuk menambah jumlah sekolah negeri.
“Kita tidak bisa terus membiarkan hampir separuh siswa tidak mendapatkan akses ke sekolah negeri. Ini soal keadilan dan pemerataan pendidikan,” tegasnya.
H Baba mengajak Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan bekerja sama dalam pengadaan lahan dan pembangunan fasilitas sekolah baru agar kapasitas sekolah bertambah dalam dua hingga tiga tahun mendatang.
Sementara itu, pelaksanaan SPMB di wilayah lain seperti Samarinda, Bontang, dan Kutai Kartanegara (Kukar) berjalan baik tanpa hambatan berarti. Komisi IV DPRD menegaskan pentingnya memastikan akses pendidikan merata di seluruh Kaltim, terutama di daerah padat penduduk.
“Kami ingin semua anak di Kaltim memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkecuali, ini tanggung jawab bersama,” tutup Baba.
(adv/dprdkaltim/o)