ADAKAH.ID, SAMARINDA – Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda sejak Senin (12/5/2025) kembali memicu banjir di sejumlah wilayah dengan Loa Janan Ilir menjadi kawasan terdampak paling parah.
Banjir tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga memutus akses jalan utama di Jalan HM Rifadin dan menimbulkan kemacetan panjang hingga hari ketiga pascabencana.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menilai banjir kali ini merupakan akibat dari persoalan sistemik yang tidak bisa diselesaikan dengan respons darurat semata.
“Ini bukan banjir biasa. Hampir seluruh wilayah Samarinda terdampak, termasuk daerah pinggiran. Akses jalan seperti di HM Rifadin terputus dan hingga kini masih macet. Loa Janan termasuk yang terparah, dapur umum masih aktif di sana,” ujarnya dalam keterangan pers pada Kamis (15/5/2025).
Darlis menyebutkan, selain curah hujan ekstrem, banjir dipicu oleh buruknya sistem drainase kota serta aktivitas pertambangan di kawasan hulu. Samarinda, yang berada di jalur aliran air dari berbagai daerah, dinilai rentan menjadi titik akumulasi banjir jika tidak ada penanganan infrastruktur yang memadai.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan cuaca. Aktivitas di daerah hulu, terutama tambang, turut memperparah situasi. Debit air yang masuk sangat besar,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penanganan banjir selama ini terlalu reaktif. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim perlu menyusun langkah komprehensif, termasuk evaluasi perizinan tambang, perbaikan drainase, dan pembangunan infrastruktur penahan banjir di titik rawan.
“Kondisi ini butuh solusi jangka panjang. Samarinda adalah ibu kota provinsi, pusat aktivitas. Harus ada antisipasi luar biasa untuk menghadapi situasi luar biasa,” tegas Darlis.
Hingga hari ketiga, puluhan rumah di Loa Janan Ilir masih terendam air setinggi lutut orang dewasa. Warga yang terdampak mengandalkan bantuan logistik dari relawan dan pemerintah setempat. Sementara itu, kemacetan di Jalan HM Rifadin mengganggu arus distribusi barang dan mobilitas pekerja.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda telah menurunkan tim untuk memantau lokasi dan memberikan bantuan darurat. Namun, warga menuntut solusi permanen agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.
Darlis kembali mengingatkan bahwa Samarinda memerlukan kebijakan terintegrasi untuk mengatasi banjir, termasuk penegakan aturan lingkungan bagi perusahaan tambang dan alokasi anggaran khusus untuk revitalisasi saluran air.
“Jika tidak ada perubahan kebijakan, Samarinda akan terus menjadi langganan banjir. Ini saatnya bertindak tegas,” pungkasnya.(adv/dprdkaltim/do)