Adakah.id, Samarinda – Pemkot Samarinda mengklaim inflasi di kota ini masih terkendali dengan baik.
Hal ini disampaikan oleh Inspektur Pembantu III Daerah Samarinda, Firdaus Akbar, yang mewakili Wali Kota Samarinda dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang digelar secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Senin (13/11/2023).
Firdaus mengatakan bahwa berdasarkan paparan dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI, inflasi bulan Oktober (M-to-M) di Indonesia sebesar 2,56 persen, terjadi antara lain pada komoditas beras, bahan bakar minyak, cabai rawit dan cabai merah.
“Samarinda tidak termasuk sebagai Kota yang kategori tertinggi inflasi atau terendah inflasi, jadi masih masuk di tengah-tengah lah istilahnya,” ujar Firdaus.
Namun, Firdaus juga mengingatkan bahwa Pemkot Samarinda harus tetap memberikan perhatian terhadap komoditas-komoditas yang berpotensi menimbulkan inflasi, terutama beras.
Ia mengaku mendapat informasi bahwa di beberapa Kecamatan sudah dimulai dilakukan operasi melalui penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai instrumen untuk stabilisasi harga dan kondisi kedaruratan.
“Nampaknya ini cukup berhasil sehingga walaupun belum turun benar harga beras, tetapi sudah mulai melandai,” bebernya.
Selain itu, Pemkot Samarinda juga melakukan program gerakan pangan murah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda sebagai salah satu intervensi terhadap pengendalian inflasi.
Firdaus menyampaikan bahwa Samarinda hingga hari ini masih masuk dalam kategori peringkat pertama yang selalu tepat dalam melaporkan dan menyampaikan perkembangan harga komoditas kepada Kemendagri RI.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian saat memimpin rapat menjelaskan, inflasi Indonesia dibanding global relatif terkendali dengan baik, dimana y-on-y berada diangka 2,56%.
“Inflasi Indonesia berada pada peringkat 141 terendah dari 186 negara di dunia, dan tingkat inflasi negara G20 diurutan ke 19 dari 24 negara, sedangkan di ASEAN Indonesia berada di nomor tujuh terendah dari 11 negara,” jelas Tito. (Adv)