ADAKAH.ID, SAMARINDA – Sektor perhotelan di Kalimantan Timur mulai kembali bergeliat setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan instansi pemerintah menggelar rapat dan kegiatan di hotel. Kebijakan ini mendapat dukungan dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry.
Menurut Sarkowi, kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha perhotelan yang sebelumnya terdampak larangan serupa. “Ada arahan terbaru dari Kemendagri yang memperbolehkan kegiatan instansi pemerintah dilakukan kembali di hotel,” kata Sarkowi, Rabu (9/7/2025).
Ia menambahkan bahwa larangan sebelumnya memang bertujuan efisiensi, namun berdampak pada tekanan ekonomi di sektor perhotelan.
Dengan kelonggaran ini, Sarkowi mengajak pihak hotel dan instansi pemerintah untuk saling menyesuaikan paket layanan dan biaya agar tetap sejalan dengan prinsip efisiensi. Ia juga mendorong hotel lokal memanfaatkan kesempatan ini untuk bersaing dan mendukung kegiatan pemerintah.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa relaksasi aturan ini bertujuan mendorong perputaran ekonomi lokal dan meningkatkan serapan anggaran pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan tetap harus selektif, mengedepankan substansi, dan membatasi frekuensi agar tidak menjadi pemborosan anggaran.
“Kebijakan ini penting untuk mendorong roda ekonomi di daerah sekaligus memaksimalkan belanja pemerintah daerah,” jelas Bima Arya. Namun, Kemendagri hingga kini belum mengeluarkan ketentuan teknis terkait standar penggunaan hotel atau batas biaya.
(adv/dprdkaltim/o)