ADAKAH.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Baba, menyoroti ketimpangan akses pendidikan di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda. Menurutnya, minimnya kapasitas sekolah negeri masih menjadi persoalan yang menimbulkan beban bagi masyarakat.
“Masalahnya bukan kualitas, tetapi jumlah sekolah yang belum memadai. Bahkan di Balikpapan Tengah, tidak ada satu pun SMA atau SMK negeri,” ujar Baba, Jumat (16/5/2025).
Di Balikpapan, hanya sekitar 51 persen calon siswa yang dapat ditampung oleh sekolah negeri. Sedangkan di Samarinda, persoalan lebih pada kecenderungan masyarakat memilih sekolah favorit, sehingga terjadi penumpukan pendaftar di beberapa sekolah tertentu.
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya pemerataan mutu pendidikan untuk mengurangi ketimpangan akses. “Jika kualitas seluruh sekolah merata, tentu tidak akan terjadi penumpukan seperti ini. Pemerataan mutu pendidikan adalah kunci,” jelasnya.
Baba juga menyoroti dampak sosial dan psikologis ketidakseimbangan ini. Banyak orang tua terpaksa memilih sekolah swasta yang mahal atau bahkan memindahkan domisili demi mendapatkan kursi di sekolah negeri unggulan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen mengawal pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang dirancang dalam rencana pembangunan daerah. Program ini dijadwalkan berjalan mulai 2025 hingga 2026 dan menjadi prioritas dalam mengurangi ketimpangan kapasitas sekolah di wilayah perkotaan.
“Kami tidak ingin pembangunan USB berhenti sebatas wacana. Komisi IV akan memastikan program ini terealisasi di lapangan sehingga seluruh anak memiliki kesempatan belajar yang layak dan merata,” tegasnya.
Dengan langkah ini, DPRD Kaltim menegaskan upaya nyata untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan menyejahterakan masyarakat di Benua Etam.
(adv/dprdkaltim/o)