ADAKAH.ID, SAMARINDA – Penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA) selalu jadi perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur (Kaltim). Demi mendukung itu, diperlukan tenaga kerja yang sudah divokasi.
Ihwal tersebut disampaikan langsung Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kaltim, Riawati mengungkapkan, terkait tenaga kerja dan khususnya untuk investasi asing, pihaknya selalu menjalin koordinasi dengan pihak terkait.
“Jadi memang ada beberapa persyaratan. Kalau penanaman modal asing (PMA) itu memang ada kewenangan di pusat. Akan tetapi ada kewajiban-kewajiban. Misalnya melakukan vokasi tqpi kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker),” ujar Riawati belum lama ini.
Kemudian, untuk di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kaltim pun biasanya mengutamakan tenaga kerja yang sudah dibekali vokasi. Kendati demikian, Riawati menilai mestinya ada pengembangan-pengembangan yang lebih masif ke SMK.
“Kenapa tidak banyak pengembangan ke SMK? Padahal vokasinya kan yang memang sudah siap bekerja,” sambung Riawati.
Meski ada beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi tenaga kerja, vokasi tetap menjadi syarat utama. Sebagai informasi, Kementerian Investasi/BKPM RI memang mensyaratkan sejumlah perusahaan yang akan melakukan PMA untuk bisa memberi pelatihan ke tenaga kerja lokal.
Dimaksimalkannya tenaga kerja lokal juga sebagai upaya agar masyarakat Kaltim tak sekadar jadi penonton. Sekaligus untuk membuktikan bahwa Kaltim juga punya sumber daya manusia (SDM) yang baik. Namun dengan catatan, tetap berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
“Kalau yang berisiko tinggi (pekerjaan), biasanya juga ada pelatihannya. Tapi spesifikasinya tinggi. Sulit mengejar dalam waktu singkat. Kalau masih level bawah mungkin masih bisa (terkejar),” tutupnya.
(adv/dpmptspkaltim/yas)