ADAKAH.ID, SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menekankan perlunya keadilan dalam pemberian dukungan anggaran bagi pelaku ekonomi kerakyatan, khususnya antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih.
Menurut Agusriansyah, jika Koperasi Merah Putih memperoleh akses pendanaan lebih mudah, BUMDes juga semestinya mendapatkan perlakuan yang sama. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam mendorong ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
“Kalau koperasi ini bisa mendapat support anggaran dengan pendekatan yang lebih mudah, seharusnya BUMDes juga demikian. Tinggal diklasifikasikan saja segmen usaha mana yang lebih cocok dijalankan oleh masing-masing,” ujar Agusriansyah, Jumat (1/8/2025).
Ia menjelaskan, Koperasi Merah Putih dapat difokuskan pada usaha berskala besar seperti pertanian dan pangan, sementara BUMDes lebih cocok mengelola usaha skala kecil dan menengah, termasuk kerajinan tangan, UMKM desa, dan sektor wisata lokal.
Agusriansyah menekankan pentingnya keadilan dalam implementasi kebijakan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ia juga menyoroti pengalaman sumber daya manusia di BUMDes yang sudah ada, tetapi banyak yang belum berkembang optimal akibat minimnya dukungan anggaran.
“Ekonomi rakyat yang digerakkan melalui koperasi dan BUMDes adalah jalan terbaik. Asalkan dijalankan secara seimbang, terencana, dan adil, kesejahteraan rakyat bisa benar-benar dirasakan,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim aktif mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan, dengan target 1.038 koperasi terbentuk. Tujuannya untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi penangkal praktik rentenir.
(adv/dprdkaltim/o)