ADAKAH.ID, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi merealisasikan pencairan dana Program Pendidikan Gratispol sebesar Rp 44.153.600.000 yang dialokasikan untuk tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Kaltim. Gubernur Kaltim menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemprov dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui akses pendidikan tinggi yang lebih terjangkau.
“Dana Gratispol ini adalah investasi strategis kita untuk memastikan akses pendidikan berkualitas demi Mewujudkan Generasi Emas Kaltim. Saya instruksikan dana ini wajib digunakan seoptimal mungkin dan tepat sasaran, dengan memprioritaskan keringanan biaya studi, khususnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa kita. Pengelolaannya harus akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap saat,” tegas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Proses Pencairan Cepat dan Transparan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim memastikan proses pencairan berlangsung cepat dan sesuai mekanisme. Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, menyampaikan bahwa seluruh administrasi selesai dalam waktu singkat.
“SP2D sudah kita terbitkan per tanggal 12 November 2025, hanya satu jam selang pengajuan SPM dari Biro Kesra,” ungkap Ahmad Muzakkir, menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam menjamin tata kelola keuangan yang akuntabel.
Rincian Alokasi Dana Gratispol untuk PTN di Kaltim
Total dana Rp 44,15 miliar tersebut disalurkan kepada tujuh PTN dengan rincian sebagai berikut:
- Universitas Mulawarman (Unmul) – Rp 22.454.300.000
- Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) – Rp 6.382.100.000
- UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) – Rp 4.898.600.000
- Institut Teknologi Kalimantan (ITK) – Rp 4.680.500.000
- Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda – Rp 3.562.940.000
- Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba) – Rp 1.570.360.000
- Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani) – Rp 604.800.000
PTS Menyusul Setelah Lengkapi Administrasi
Untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), pencairan akan menyusul setelah seluruh dokumen administrasi dinyatakan lengkap dan diajukan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat. Hal ini mengingat pencairan dana PTS mengikuti mekanisme hibah daerah yang lebih ketat.
Gubernur mengimbau kepada pimpinan perguruan tinggi penerima dana agar segera mengecek rekening masing-masing dan memastikan dana tersebut dapat segera digunakan, terutama untuk meringankan beban biaya kuliah mahasiswa.
Program Gratispol menjadi langkah strategis Pemprov Kaltim dalam memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memperkuat fondasi SDM menuju visi Generasi Emas Kaltim. (*)