ADAKAH.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) semakin mengakselerasi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Ekraf) pada 2026. Arah kebijakan tahun depan menitikberatkan pada penguatan ekosistem seni dan budaya, pengembangan desa wisata, hingga optimalisasi kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kabid Pengembangan Destinasi Dispar Kukar, M. Ridha Fatrianta, menegaskan bahwa seluruh program masuk dalam kerangka dedikasi Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, yang menempatkan pariwisata sebagai salah satu pondasi ekonomi baru daerah.
“Untuk program dedikasi Bupati, ada dua fokus utama. Pertama, penguatan penggiat seni dan budaya daerah, dan kedua, stimulus bagi komunitas kreatif. Keduanya diarahkan untuk mengoptimalkan potensi budaya, wisata, serta pelaku ekonomi kreatif di Kukar,” ujarnya.
Ridha menjelaskan, sejumlah desa berbasis budaya tengah disiapkan untuk dikembangkan lebih jauh sebagai destinasi unggulan. Pendampingan, pembinaan, dan kurasi program akan menjadi prioritas.
“Kami menargetkan sejumlah desa wisata yang akan dikembangkan lebih jauh. Program ini diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang ingin mengenal budaya lokal Kukar,” tambahnya.
Salah satu proyek strategis adalah desain ulang (revisioning) Pulau Kumala agar menjadi pusat aktivitas budaya dan kuliner.
“Pulau Kumala akan kami revisioning sebagai pusat kegiatan kuliner, seni, dan budaya. Ini termasuk bagian dari program dedikasi Pak Bupati Kukar untuk memperkuat identitas pariwisata daerah,” ujar Ridha.
Dalam program stimulus komunitas kreatif, Dispar juga memperkuat legalitas dan kelembagaan pelaku Ekraf.
“Kami sedang menyusun standar dan legalitas ekonomi kreatif, termasuk pembentukan komite ekonomi kreatif di beberapa kecamatan, serta penyusunan AD/ART bagi komunitas kreatif,” jelas Ridha.
Selain pengembangan destinasi, Dispar juga mendorong peningkatan PAD melalui pemahaman pajak yang benar bagi pelaku wisata dan Pokdarwis.
“Rencananya, Jumat ini kami bersama Bapenda akan melakukan sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah kepada pelaku pariwisata. Kami ingin menyamakan pemahaman bahwa pajak bukan beban pelaku usaha, melainkan bagian dari kontribusi pengunjung,” tegasnya.
“Kami berharap dukungan semua pihak agar program ini bisa berjalan maksimal. Kritik dan masukan sangat kami butuhkan agar arah pengembangan pariwisata Kukar semakin tepat dan berkelanjutan,” tutupnya. (Adv)