ADAKAH.ID, SAMARINDA — Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat sistem pendidikan di daerah. Ia mengajak perusahaan tidak hanya fokus pada biaya pendidikan formal, tetapi juga mendukung kebutuhan hidup sehari-hari pelajar dan mahasiswa.
Menurut Darlis, persoalan pendidikan tidak sebatas ketersediaan dana kuliah, melainkan juga mencakup transportasi, akomodasi, dan kebutuhan dasar lain yang menjadi beban pelajar.
“Sering kali bantuan dari perusahaan hanya diarahkan ke UKT, padahal biaya itu sudah dicover lewat program GratisPol. Yang mendesak adalah kebutuhan harian siswa dan mahasiswa,” ujarnya, Kamis (24/7/2025).
Program GratisPol yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah memberikan akses pendidikan gratis, namun Darlis menilai hal itu belum cukup. Tanpa dukungan untuk kebutuhan hidup, risiko putus sekolah tetap tinggi, apalagi biaya hidup di Balikpapan dan Samarinda tergolong tinggi. BPS mencatat Balikpapan sebagai kota termahal di Kaltim dengan rata-rata pengeluaran Rp9,87 juta per bulan, diikuti Samarinda Rp9,44 juta per bulan.
Darlis meminta sektor swasta lebih aktif dalam tanggung jawab sosial, agar anak-anak Kaltim dapat menempuh pendidikan dengan layak. “Biaya hidup sering jadi penghalang. Kalau ongkos ke sekolah saja tidak ada, bagaimana mereka bisa belajar dengan tenang?” kata dia.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan. “Gratis bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas juga harus ditingkatkan. Pemerintah daerah harus mengawal ini agar manfaatnya benar-benar terasa,” tutup Darlis.
Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi dan mendorong kebijakan pendidikan yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat dan relevan dengan tantangan zaman.
(adv/dprdkaltim/o)