ADAKAH.ID, SAMARINDA – Pembangunan Bandara Mahakam Ulu kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Bandara yang bakal menjadi pintu gerbang transportasi wilayah perbatasan ini dinilai strategis untuk membuka akses daerah terisolasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan pembangunan bandara melibatkan pendanaan lintas pemerintahan, yakni pemerintah pusat (APBN), Pemprov Kaltim, dan Pemkab Mahakam Ulu. Tahun ini, fokus utama adalah penyelesaian runway dan apron dengan dukungan anggaran APBD 2025 sebesar Rp40–45 miliar. Bandara ini diproyeksikan memperlancar mobilitas penduduk dan logistik, sekaligus mendongkrak ekonomi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Meski proyek strategis ini penting, sejumlah hambatan administratif muncul. Dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih dalam penyusunan Dinas Cipta Karya setelah sebelumnya berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan. Pergantian ini menuntut adaptasi dan diperkirakan memerlukan waktu hingga dua bulan untuk dokumen plus dua bulan proses tender.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdurrahman KA, menambahkan pentingnya percepatan proses agar progres fisik bandara tidak tertunda. Menurutnya, pembangunan Bandara Mahulu bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari strategi memperkuat pelayanan publik dan mengatasi keterisolasian wilayah perbatasan.
“Bandara Mahakam Ulu harus selesai tepat waktu. Proyek ini membuka akses, memperkuat ekonomi masyarakat, dan memperkokoh kedaulatan di kawasan perbatasan,” ujar Ekti Imanuel.
(adv/dprdkaltim/o)